Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri mengungkapkan pentingnya setiap kandidat capres-cawapres untuk mengedepankan gagasan dan program kerja.
"Oh iya tentunya dalam setiap pemilu diharapkan setiap kandidat lebih fokus pada adu gagasan, visi, misi dan program kerja, bukan beradu kekuatan identitas kelompok," terangnya di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, politik berbasis visi-misi serta gagasan akan lebih bermanfaat bagi pemilih dibanding politik yang menghadap-hadapkan identitas.
"Ide dan gagasan akan nyata manfaatnya kepada pemilih karena hal ini yg kemudian berdampak langsung kepada pemilih nanti. Sementara dampak dari adu identitas kelompok hanya akan berakhir pada perpecahan kelompok," sambung sosok yang akrab disapa Puput itu.
Menurutnya, capres-cawapres harus mendorong penguatan pemilu yang dilandasi adu gagasan. Puput menyebut selama ini politik gagasan belum tampak dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
"Kandidat harus menggiring pemilu pada adu gagasan yg selama ini tidak pernah nyata kelihatan berlangsung dalam pemilu. Akibat tidak berfokus pada adu gagasan, kandidat dalam pemilu, bahkan saat debat sekalipun selalu membicarakan hal yang sifatnya normatif dan antar calon tak jelas perbedaan cara pandang dan programnya," sambungnya.
Puput menegaskan saat ini pemilih Indonesia sudah siap dan mampu untuk berada dalam politik gagasan. Perkembangan teknologi informasi membuat mereka semakin cerdas dan mampu memilih berlandaskan rasionalitas.
"Padahal, pemilih Indonesia saat ini sudah melek politik dan dapat mengakses informasi secara cepat melalui internet, sehingga mereka siap masuk ke dalam pemilu yang beradu gagasan, tak sekedar memilih calon berbasis popularitas - favoritisme," ujarnya.
Baca juga: Ruhut Sebut Indonesia Hancur Dipimpin Anies, NasDem: Stop Pernyataan Kebencian
Sebelumnya, Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis survei terbaru terkait dinamika politik dan pilihan masyarakat terhadap calon presiden (capres) 2024. Survei itu mengemukakan kriteria yang harus dipenuhi calon pemimpin di masa depan, yakni mampu meningkatkan kualitas ekonomi dan sumber daya manusia Indonesia.
Survei LKPI juga mengukur elektabilitas sejumlah tokoh untuk menjadi presiden di tahun 2024. Tokoh yang paling banyak dipilih adalah Airlangga Hartarto sebanyak 17,20 persen, Prabowo Subianto 16,20 persen, Ganjar Pranowo 10,7 persen, Anies Baswedan dipilih 7,40 persen, dan Puan Maharani 4,7 persen.
Program
Hal senada diungkapkan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, politik identitas akan semakin kuat dan positif dengan adanya program dan gagasan. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui apakan calon-calon pemimpin masa depan memiliki kemampuan, visi dan misi, untuk kemudian ditagih saat dia memimpin.
“Identitas politik akan selalu ada dalam pemilu, dia harus diimbangi dengan komitmen untuk mengutamakan dan mengedepankan politik gagasan dan program.” kata Titi saat berbincang hari ini (14/12). Para calon pemimpin harus punya program dan gagasan yang siap dipertanggung jawabkan.
“Siapapun pemimpin yang terpilih, apapun latar belakangnya, agenda yang diperjuangkan itu untuk semua, untuk rakyat. Dalam kompetisi berbeda itu wajar. Namun ketika hasil pemilu diputuskan, maka pemenang akan bekerja dengan gagasan program yang dia kampanyekan,” jelas Titi.
Politik gagasan dan program membawa iklim demokrasi yang lebih sehat. Ketimbang mengkonflikkan identitas politik, yang nyata-nyata membuat masyarakat terbelah. “ Pemilu adalah sebuah mekanisme pemilihan publik. Jika situasi tidak siap kalah, disikapi dengan politik kebencian, persekusi kelompok lain, ancaman terbesar kita adalah identitas politik disisipi oleh kebencian.” sebut Titi.
Karena itu, Titi mendorong politik identitas yang mengedepankan program dan gagasan. “Kita sebagai pemilih menuntut gagasan dan program, apa yang ditawarkan oleh kandidat. Setidaknya yang terpilih nanti, kita punya keyakinan akan apa yang akan mereka kerjakan setelah terpilih.” tandas Titi.(RO/OL-4)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved