Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan membakar semangat seribuan relawan dan simpatisan dari 24 kabupaten kota yang menghadiri Rapat Akbar dan Silaturahmi Partai NasDem dengan memadati gedung Celebes Convention Center (CCC) Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan.
"Yang hadir disini adalah relawan sesungguhnya, orang-orang yang disebut relawan adalah mereka yang bekerja tanpa dibayar. Anda semua tidak dibayar, betul. Bukan karena dinilai, tapi tidak ternilai harganya," papar Anies dalam orasinya seusai melantik puluhan tim relawan di Gedung CCC setempat, hari ini.
Ia menyampaikan, relawan maupun simpatisan yang ada disini, datang karena mau berjuang bersama. "Hal yang diinginkan adalah Indonesia lebih adil, kesejahteraan lebih merata, dan kita semua ingin perubahan itu dilakukan pada 2024," katanya.
Meskipun pernah dilaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada masa lalu, kata dia, meminta untuk dilupakan, dan bicara untuk Pemilu 2024 nanti.
"Semua adalah saudara kita (masalah Pemilu lalu). Sampaikan bahwa yang kita tawarkan bukan haya visi, bukan hanya misi, tapi karya yang kita tawarkan, ke depan kita tunjukkan apa yang sudah kita lakukan. Relawan kita banyak, namanya berbeda-beda, tapi ingat tujuan kita sama memenangkan (Pilpres)," paparnya menekankan.
Wakil Ketua DPP NasDem Ahmad Ali pada kesempatan itu mengungkapkan, dalam perjalanan politik meskipun banyak perdebatan, salah tafsir hingga menuding Anies Baswedan telah curi start, dan kampanye lebih awal, namun hal itu bukan pelanggaran.
Baca juga: Hasil Mukernas MUI : Memilih Pemimpin dalam Pemilu 2024 Bagian dari Ibadah
"Anies belum menjadi calon presiden, belum mendaftar di KPU. Aturan KPU berlaku ketika tahapan sudah dilaksanakan. Hari ini, konsolidasi Partai NasDem sebagai bentuk mengawal keputusan Ketua Umum (Surya Paloh) menetapkan Anies dari Partai NasDem," ujarnya.
Anggota DPR RI ini juga memperjelas, bahwa memang sudah menjadi tradisi Partai NasDem selalu lebih awal menetapkan calon presiden bukan hanya Pemilu 2024, tetapi pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2017 lalu.
"Supaya masyarakat lebih awal mengenal, dan telah menjadi hak konstitusi rakyat harus di penuhi Parpol. Masyarakat juga ibaratnya tidak mau membeli kucing dalam karung. Kita memperkenalkan dan memilih Anies bukan karena emosional, tapi rekam jejaknya," tutur Ahmad Ali menjelaskan.
Ketua DPW Partai NasDem Sulsel, Rusdi Masse Mapassesu melaporkan, hadir dalam rapat akbar dan silaturahmi bersama Anies Baswedan seluruh anggota Fraksi DPRD di 24 kabupaten kota dan provinsi, kepala daerah dari NasDem serta relawan dan simpatisan.
"Kami sebagai kader bertanggungjawab untuk memenangkan bapak (Anies) di Sulsel dan mendeklarasikan Anies Baswedan jadi Presiden pada 2024. Kami sebagai orang Sulsel tena pakasiriki (Kasih malu), kenapa kami sampaikan itu karena itu menjadi tanggungjawab kami," kata anggota DPR RI ini menegaskan.(Ant/OL-4)
Kegiatan ini menandai dimulainya Safari Ramadan Partai NasDem sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dan silaturahmi kader dengan masyarakat.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Surya Paloh menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat silaturahmi bagu seluruh elemen bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Buka Puasa Bersama Partai NasDem
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengungkapkan alasan Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
POLITIKUS Partai Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved