Kamis 01 Desember 2022, 17:14 WIB

Eks Napi Boleh Nyaleg Setelah 5 Tahun, Perludem: Keputusan Tepat

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Eks Napi Boleh Nyaleg Setelah 5 Tahun, Perludem: Keputusan Tepat

Antara
Potret petugas memeriksa suarat suara yang telah dilipat.

 

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberi batasan eks Napi boleh mencalonkan diri sebagai anggota legistlatif, setelah lima tahun keluar dari penjara merupakan keputusan yang tepat.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan eks narapidana koruptor dilarang maju sebagai calon anggota legislatif, jika belum lima tahun keluar dari penjara.

"Ini putusan yang sangat baik dari MK. Pertama, ini konsisten dengan membuat syarat calon kepala daerah dan surat caleg sebagai pejabat yang elected official harus sama," ujar peneliti Perludem Fadli Ramadhanil saat dihubungi, Kamis (1/12).

"Berupaya menjaga integritas orang yang akan disajikan kepada pemilih untuk dipilih," imbuhnya.

Baca juga: MK Kabulkan Gugatan UU Pemilu, Eks Napi Boleh Nyaleg Setelah 5 Tahun

Namun, keputusan ini harus segera diamini oleh penyelenggara pemilu. Fadli menyebut implementasi dari KPU, Bawaslu maupun parpol harus sejalan dengan keputusan MK.

"PR berikutnya adalah implementasi dari KPU, Bawaslu dan parpol, agar melaksanakan putusan ini sebaik-baiknya," pungkas Fadli.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang diajukan warga Tambun, Kabupaten Bekasi, Leonardo Siahaan. Adapun dirinya menyoroti Pasal 240 ayat (1) huruf g UU tentang Pemilu. 

Baca juga: Wakil Ketua KPK Gugat Persyaratan Batas Usia

Pasal tersebut berbunyi, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Terkecuali, secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

MK berpendapat bahwa ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g perlu dilakukan penyelarasan. Dalam hal ini, dengan menerapkan masa tunggu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Serta adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota,” ungkap Hakim Konstitusi Suhartoyo.(OL-11)

Baca Juga

Dok.MI/Pius Erlangga

Kejagung-KPK Kerja Sama Supervisi Perkara

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 08 Februari 2023, 14:00 WIB
KEJAKSAAN Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerja sama koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana...
Dok MI

Presiden Minta TNI-Polri Tindak Aksi Tambang Ilegal

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 08 Februari 2023, 11:38 WIB
Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI dan Polri menindak tegas para pelaku penambangan ilegal di Tanah...
MI/HO

SAS Institute Refleksikan Tantangan NU di Abad Kedua

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Februari 2023, 11:05 WIB
Berpijak pada masa lalu dan realitas saat ini, sambung Sa'dullah, banyak hal yang harus dilakukan oleh NU dalam menyongsong abad...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya