Tiga Penjabat Gubernur Baru Papua Dituntut Redam Kekerasan

TIGA penjabat (pj) gubernur daerah otonomi khusus (DOB) Papua yang baru dilantik hari ini, Jumat (11/11), harus bisa meredam konflik di Bumi Cenderawasih. Jika kekerasan masih berlanjut, upaya pemekaran dinilai tidak berarti. Demikian disampaikan Peneliti Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas.

Ketiga pj tersebut adalah Apolo Safanpo sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Selatan, Ribka Haluk sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Tengah, dan Nikolaus Kondomo sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Cahyo mendorong ketiganya untuk membuka dialog dengan kelompok yang selama ini memiliki pandangan berbeda secara politik dengan pemerintah.

"Yang menolak pemekaran, menolak otsus (otonomi khusus), dan kelompok-kelompok bersenjata. Ini sangat penting dilakukan. Karena kalau kekerasan masih berlanjut, untuk apa ada pemekaran?" kata Cahyo kepada Media Indonesia.

Menurutnya, langkah pemerintah pusat melantik tiga orang asli Papua (OAP) sebagai pj gubernur di tiga DOB baru harus diapresiasi. Kendati demikian, Cahyo mengingatkan bahwa Apolo, Ribka, dan Nikolaus masih merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Baca juga: Gedung MA Dijaga Tentara, Panglima TNI Didesak Menertibkan

Ia berpendapat, penunjukkan ketiganya adalah upaya pemerintah pusat untuk menarik simpati agar masyarakat Papua mendukung pembentukan provinsi baru.

"Apakah ketiga orang ini mampu menyelesaikan konflik secara damai, melindungi hak-hak dasar orang Papua, nanti kita lihat dulu kinerjanya. Itu PR (pekerjaan rumah) bagi mereka," ujar Cahyo.

Di antara ketiga pj tersebut, Cahyo mengaku hanya mengenal secara personal kepada Apolo. Sebab, keduanya sama-sama berlatar belakang akademisi. Ia mengatakan, tantangan yang dihadapi Apolo di Papua Selatan adalah memperjuangkan representasi OAP. Sebab, jumlah pendatang di daerah sana cukup signifikan.(OL-4)