Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowo) dinilai memiliki kepentingan pada pemilu presiden 2024 mendatang. Jokowi membutuhkan sosok calon presiden (capres) yang bisa meneruskan program, kebijakan, dan pembangunan setelah dirinya selesai menjabat pada 2024.
"Jokowi butuh kepastian. Itu harapan Jokowi mengapa ia selalu meminta parpol segera cepat tentukan capres," ungkap Direktur Eksekutif Aljabar Arifki Chaniago di Jakarta, Selasa (8/11).
Pada pemilu 2024 Jokowi akan bertindak selaku king maker. Berbagai pernyataan Jokowi perihal capres mengindikasikan bahwa Jokowi menginginkan parpol untuk mengusung sosok yang bisa mengamankan programnya. Arifmi menilai Jokowi dan PDIP dalam pilpres 2024 sudah tidak saling memiliki kepentingan satu sama lain.
"Antara PDIP dan Jokowi sudah tidak memiliki kepentingan di 2024 nanti. Jokowi menginginkan programnya bisa terus berjalan sementara PDIP dihadapi pilihan dilemati untuk menang 3 kali beruntun atau meneruskan titah Soekarno dengan mencalonakan Puan yang minim elektabilitas," tegasnya.
Perbedaan kepentingan Jokowi dan PDIP dalam pilpres 2024 mendesak agar PDIP segera mengunci sosok yang akan dicalonkan pada pilpres mendatang. Secara kepentingan, Arifki menilai Jokowi lebih mengharapkan Ganjar Pranowo yang akan dicalonkan oleh PDIP. "Kepastian ini kan dknamis. Jokowi punya kepentingan soal infrastruktur sehingga mengingikan orang yang tepar di pemerintahan nanti," tuturnya.
Terpisah, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Ahmad Dasco menjelaskan bahwa dukungan Jokowi kepada ketua umum sekaligus capres dari Partai Gerindra merupakan bentuk penyemangat bagi para kader untuk memenangkan Prabowo. Sementara terkait potensi kerja sama bergabungnya PDIP ke dalam gerbong koalisi Indonesia Raya bersama PKB, Dasco menjelaskan hingga saat ini komunikasi politik kerap dilakukan secara informal.
"Soal parpol yang ingin bekerja sama dengan Gerindra dan PKB tunggu tanggal mainnya kita tidak boleh menggangu proses yang sedang dilakukan. Komunikasi yang sudah dilakukan tentunya tidak elok jika kami sampaikan terkait partai yang akan bekerja sama pada pileg dan pilpres 2024. Kalau soal pengumuman cepat atau lambat akan kita umumkan," ungkapnya. (OL-15)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved