Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowo) dinilai memiliki kepentingan pada pemilu presiden 2024 mendatang. Jokowi membutuhkan sosok calon presiden (capres) yang bisa meneruskan program, kebijakan, dan pembangunan setelah dirinya selesai menjabat pada 2024.
"Jokowi butuh kepastian. Itu harapan Jokowi mengapa ia selalu meminta parpol segera cepat tentukan capres," ungkap Direktur Eksekutif Aljabar Arifki Chaniago di Jakarta, Selasa (8/11).
Pada pemilu 2024 Jokowi akan bertindak selaku king maker. Berbagai pernyataan Jokowi perihal capres mengindikasikan bahwa Jokowi menginginkan parpol untuk mengusung sosok yang bisa mengamankan programnya. Arifmi menilai Jokowi dan PDIP dalam pilpres 2024 sudah tidak saling memiliki kepentingan satu sama lain.
"Antara PDIP dan Jokowi sudah tidak memiliki kepentingan di 2024 nanti. Jokowi menginginkan programnya bisa terus berjalan sementara PDIP dihadapi pilihan dilemati untuk menang 3 kali beruntun atau meneruskan titah Soekarno dengan mencalonakan Puan yang minim elektabilitas," tegasnya.
Perbedaan kepentingan Jokowi dan PDIP dalam pilpres 2024 mendesak agar PDIP segera mengunci sosok yang akan dicalonkan pada pilpres mendatang. Secara kepentingan, Arifki menilai Jokowi lebih mengharapkan Ganjar Pranowo yang akan dicalonkan oleh PDIP. "Kepastian ini kan dknamis. Jokowi punya kepentingan soal infrastruktur sehingga mengingikan orang yang tepar di pemerintahan nanti," tuturnya.
Terpisah, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Ahmad Dasco menjelaskan bahwa dukungan Jokowi kepada ketua umum sekaligus capres dari Partai Gerindra merupakan bentuk penyemangat bagi para kader untuk memenangkan Prabowo. Sementara terkait potensi kerja sama bergabungnya PDIP ke dalam gerbong koalisi Indonesia Raya bersama PKB, Dasco menjelaskan hingga saat ini komunikasi politik kerap dilakukan secara informal.
"Soal parpol yang ingin bekerja sama dengan Gerindra dan PKB tunggu tanggal mainnya kita tidak boleh menggangu proses yang sedang dilakukan. Komunikasi yang sudah dilakukan tentunya tidak elok jika kami sampaikan terkait partai yang akan bekerja sama pada pileg dan pilpres 2024. Kalau soal pengumuman cepat atau lambat akan kita umumkan," ungkapnya. (OL-15)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
STAF Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (25/3/2026).
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved