Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
TREN Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masif yang terjadi pada industri garmen atau tekstil, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah akan terus memonitor hal ini.
"Kita akan monitor fenomena PHK tersebut secara spesifik bersama K/L yang lain," ungkapnya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV Tahun 2022, Kamis (3/11).
Lebih lanjut, sampai saat ini, Sri Mulyani mengatakan bahwa sektor tekstil masih menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, bahkan memberikan kontribusi terhadap kinerja ekspor.
Menurutnya, ekspor pakaian jadi dan aksesori dengan kode HS61 masih tumbuh pada September 2022 sebesar 19,4%, diikuti ekspor pakaian jadi dan aksesoris non-rajutan dengan kode HS62 yang juga tumbuh 37,5%.
Baca juga: Menkeu: PMI Manufaktur RI Masih Berada di Zona Ekspansif
Selain itu, ekspor produk tekstil lainnya seperti alas kaki dengan kode HS64 juga masih tumbuh 41,1% pada periode sama, yang menandakan produksi di sektor garmen tekstil tidak mengalami gangguan berarti.
"Kita juga terus mendorong LPEI sebagai SMV Kemenkeu untuk melakukan diversifikasi destinasi ekspor. Di sisi lain kita juga terus melihat kemampuan kita untuk menjaga risiko dari perlambatan ekonomi negara maju," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menduga saat ini hal yang tengah terjadi di perusahaan tekstil ialah perusahaan melakukan realokasi pabrik seiring dengan membaiknya kondisi infrastruktur di tempat lain di Indonesia, atau bahkan bisa saja pengusaha ingin mencari kawasan dengan upah buruh yang lebih baik.
"Dengan infrastruktur yang makin baik dan terhubung, maka terjadi realokasi pabrik untuk mencari kondisi yang relatif kondusif dari upah. Kita akan perhatikan detail fenomena realokasi posisi manufaktur Indonesia, dari daerah yang upahnya tinggi ke rendah," pungkasnya. (OL-4)
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan tunjangan anggota DPR yang mengalami penaikan sebagi bentuk kepedulian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved