Senin 31 Oktober 2022, 14:51 WIB

Menkumham: "Second home visa" Potensial buka Lapangan Kerja

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
Menkumham: "Second home visa" Potensial buka Lapangan Kerja

MI/ Moh Irfan
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly

 

MENTERI Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Laoly mengatakan layanan visa rumah kedua ("second home visa") yang ditujukan kepada warga negara asing berpotensi mendatangkan lebih banyak investor dan membuka lapangan kerja.

Oleh karena itu, Yasonna meyakini kebijakan visa rumah kedua dapat membantu pemulihan ekonomi di Indonesia setelah terdampak krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19.

Yasonna di sela-sela kegiatannya di Kuta, Badung, Bali, Senin, menjelaskan visa rumah kedua memudahkan warga negara asing (WNA) berinvestasi dan berusaha di Indonesia karena pemegang visa tersebut diizinkan tinggal di dalam negeri selama 5 tahun hingga 10 tahun.

“Misalnya, saya kenal dokter ahli, (seorang diaspora) Indonesia yang sudah pensiun di Amerika Serikat. Dia beli rumah di sini, beli apartemen. Dia perlu sopir, perlu pembantu, dan itu akan menambah lapangan kerja, di samping uangnya masuk di sini,” kata Yasonna.

Ia menjelaskan layanan visa rumah kedua merupakan upaya pemerintah membuka jalan bagi para diaspora untuk kembali ke Tanah Air dan berkontribusi terhadap salah satunya perekonomian.

“Saya bertemu dengan diaspora Indonesia. Orang Indonesia yang bekerja di Amerika, dan ingin pulang. Jika dia (beralih kewarganegaraan) menjadi WNI (warga negara Indonesia), maka dia tidak bisa menerima uang pensiunnya, social security-nya. Oleh karena itu, dia ke mari membeli rumah di sini khususnya apartemen, dan mereka dapat tinggal selama 5 tahun sampai 10 tahun,” kata Yasonna Laoly.

Baca juga: Prabowo Minta Elit Politik Bersatu untuk Kebaikan Negara

Dia membantah anggapan bahwa kebijakan itu dapat memicu gelombang migrasi WNA, termasuk dari China ke Indonesia.

“Malaysia sudah lebih dulu dari kita. Namanya, silver hair visa, tidak diserbu kok. Kita punya Bali. Kita punya daerah-daerah lain karena mereka harus meng-invest (berinvestasi) di sini,” kata Yasonna.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI meluncurkan layanan visa rumah kedua (second home visa) pada 25 Oktober 2022 demi memudahkan para WNA yang berpotensi menjadi investor untuk tinggal lebih lama di Indonesia.

Dalam Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 yang merupakan aturan pelaksana pemberian visa rumah kedua, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi WNA untuk mendapatkan fasilitas visa tersebut, di antaranya proof of fund/bukti kepemilikan dana atau properti minimal Rp2 miliar.

Syarat lainnya, WNA yang mengajukan permohonan visa rumah kedua harus memiliki paspor kebangsaan yang masa berlakunya paling singkat 36 bulan. Kemudian, pemohon visa rumah kedua harus menyerahkan pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm dengan latar belakang berwarna putih dan daftar riwayat hidup terbaru.

Permohonan visa dapat dilakukan melalui laman visa-online.imigrasi.go.id dengan melampirkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat.

Sementara itu, tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk second home visa sebesar Rp3 juta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2022. Pembayaran tarif PNBP “second home visa” dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia melalui portal PNBP yang tersedia. (Ant/OL-4)

Baca Juga

Ist/DPR

Komisi III DPR Tegaskan Pengedar dan Penjual Narkoba Harus Dihukum Maksimal

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 04 Desember 2022, 10:51 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menegaskan bahwa ke depan bagi pengedar dan penjual narkoba harus dihukum...
Ist

Tingkatkan Profesionalisme Tentara Nasional sebagai Pelindung Rakyat

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 04 Desember 2022, 10:41 WIB
Anggota Komisi I DPR RII Arwani Thomafi mendorong agar Panglima TNI yang baru, Laksamana TNI Yudo Margono, dapat meningkatkan...
DOK MI

Pekan Depan LPSK Putuskan Pengajuan JC AKB Doddy Prawiranegara

👤Rahmatul Fajri 🕔Sabtu 03 Desember 2022, 23:13 WIB
LPSK belum mengambil keputusan terkait pengajuan justice collaborator (JC) yang dilayangkan eks Kapolres Bukitinggi AKB Doddy...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya