Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Laoly mengatakan layanan visa rumah kedua ("second home visa") yang ditujukan kepada warga negara asing berpotensi mendatangkan lebih banyak investor dan membuka lapangan kerja.
Oleh karena itu, Yasonna meyakini kebijakan visa rumah kedua dapat membantu pemulihan ekonomi di Indonesia setelah terdampak krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19.
Yasonna di sela-sela kegiatannya di Kuta, Badung, Bali, Senin, menjelaskan visa rumah kedua memudahkan warga negara asing (WNA) berinvestasi dan berusaha di Indonesia karena pemegang visa tersebut diizinkan tinggal di dalam negeri selama 5 tahun hingga 10 tahun.
“Misalnya, saya kenal dokter ahli, (seorang diaspora) Indonesia yang sudah pensiun di Amerika Serikat. Dia beli rumah di sini, beli apartemen. Dia perlu sopir, perlu pembantu, dan itu akan menambah lapangan kerja, di samping uangnya masuk di sini,” kata Yasonna.
Ia menjelaskan layanan visa rumah kedua merupakan upaya pemerintah membuka jalan bagi para diaspora untuk kembali ke Tanah Air dan berkontribusi terhadap salah satunya perekonomian.
“Saya bertemu dengan diaspora Indonesia. Orang Indonesia yang bekerja di Amerika, dan ingin pulang. Jika dia (beralih kewarganegaraan) menjadi WNI (warga negara Indonesia), maka dia tidak bisa menerima uang pensiunnya, social security-nya. Oleh karena itu, dia ke mari membeli rumah di sini khususnya apartemen, dan mereka dapat tinggal selama 5 tahun sampai 10 tahun,” kata Yasonna Laoly.
Baca juga: Prabowo Minta Elit Politik Bersatu untuk Kebaikan Negara
Dia membantah anggapan bahwa kebijakan itu dapat memicu gelombang migrasi WNA, termasuk dari China ke Indonesia.
“Malaysia sudah lebih dulu dari kita. Namanya, silver hair visa, tidak diserbu kok. Kita punya Bali. Kita punya daerah-daerah lain karena mereka harus meng-invest (berinvestasi) di sini,” kata Yasonna.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI meluncurkan layanan visa rumah kedua (second home visa) pada 25 Oktober 2022 demi memudahkan para WNA yang berpotensi menjadi investor untuk tinggal lebih lama di Indonesia.
Dalam Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 yang merupakan aturan pelaksana pemberian visa rumah kedua, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi WNA untuk mendapatkan fasilitas visa tersebut, di antaranya proof of fund/bukti kepemilikan dana atau properti minimal Rp2 miliar.
Syarat lainnya, WNA yang mengajukan permohonan visa rumah kedua harus memiliki paspor kebangsaan yang masa berlakunya paling singkat 36 bulan. Kemudian, pemohon visa rumah kedua harus menyerahkan pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm dengan latar belakang berwarna putih dan daftar riwayat hidup terbaru.
Permohonan visa dapat dilakukan melalui laman visa-online.imigrasi.go.id dengan melampirkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat.
Sementara itu, tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk second home visa sebesar Rp3 juta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2022. Pembayaran tarif PNBP “second home visa” dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia melalui portal PNBP yang tersedia. (Ant/OL-4)
Australia membatalkan visa rapper Kanye West, setelah ia merilis lagu Heil Hitler.
Diversifikasi pilihan negara dan universitas tujuan studi menjadi krusial; jangan hanya terpaku pada satu atau dua negara, tetapi namun perluas pilihan ke negara lain.
Trump menuduh Harvard sebagai pusat antisemitisme dan ideologi liberal yang terbangun (woke).
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Syamsul Ma'arief melaporkan salah satu agen umrah atas dugaan pencemaran nama baik.
Amerika Serikat segera membuka pendaftaran visa "kartu emas" bagi warga negara asing yang memiliki dana cadangan sebesar US$5 juta.
Prabowo juga mengapresiasi langkah Australia dalam mempermudah visa bagi warga negara Indonesia, khususnya pelajar.
PERLU gerak bersama dan political will yang kuat dari para pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus TPPO yang menimpa pekerja migran.
Para korban hendak diberangkatkan ke Arab pakai visa ziarah.
Pemerintah harus memastikan WNI yang mendapatkan visa tersebut, benar-benar melakukan kegiatan yang sesuai dengan pemberian visa tersebut.
Langkah ini diambil Dirjen Imigrasi merespons keluhan Presiden Joko Widodo terkait lambatnya pengurusan visa
Ini menjadi inovasi baru dalam merespons arus digitalisasi dan pola perilaku karyawan yang diperbolehkan untuk bekerja secara jarak jauh atau remote worker.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved