SIKAP politik pendukung Ganjar Pranowo yang berharap Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDIP pada 2024 mendatang dinilai bisa memperburuk hubungan Ganjar dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif SCL Taktika Consulting, Iqbal Themi.
Ia menyatakan hal tersebut menanggapi harapan Relawan Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (Kami-Ganjar) agar Jokowi bisa menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Sebelumnya, Koordinator Nasional Kami-Ganjar, Joko Priyoski menyampaikan PDIP bukan partai kerajaan sehingga Jokowi layak menduduki kursi ketua umum partai tersebut.
"Pernyataan tersebut akan berimbas pada situasi yang semakin memperburuk hubungan Ganjar Pranowo dengan Ketum PDIP Megawati," kata dia, Jumat (28/10).
Menurut Iqbal, Ganjar saat ini justru membutuhkan sentimen positif penerimaan penuh elite PDIP untuk urusan pencapresan karena masih kuatnya penolakan terhadap dirinya. Selain itu, suara internal PDIP lebih menginginkan Puan Maharani yang diusung PDIP di Pilpres 2024.
"Pernyataan satir seperti menyebut PDIP bukan partai kerajaan, ini tidak strategis bahkan bertolak belakang dengan positioning Ganjar yang tengah berupaya mencari jalan mendapatkan tiket PDIP di Pilpres 2024," katanya.
Ini, ungkap Iqbal, eksesnya menjadi lebih negatif jika pernyataan semacam itu dibaca sebagai bagian dari agenda setting politik yang mungkin digerakan kekuatan-kekuatan politik dari belakang panggung. Tujuannya untuk memberi tekanan politik terhadap PDIP menjelang Pilpres 2024 misalnya.
"Semua bacaan politik seperti itu menjadi serba mungkin dalam situasi politik saat ini. Apalagi Ganjar secara tersirat sudah menyatakan ambisi politiknya menjadi Capres 2024. Ini berdampak pada dinamika politik di internal PDIP yang jadi semakin kompetitif akibat tarik-menarik kepentingan politik yang semakin kuat," tegasnya.
Di sisi lain, sikap pendukung Ganjar bisa diartikan berbahaya karena bisa dianggap melanggar batas sopan santun atau etika politik. Ia menyebut PDIP adalah partai yang identik dengan trah Soekarno. Nilai-nilai yang dihidupi oleh PDIP misalnya berakar dari ide dan gagasan Soekarno. Jadi memisahkan PDIP dengan trah Soekarno bagi sebagian besar kader itu seperti melawan pakem politik PDIP itu sendiri.
"Dalam konteks ini, kehendak relawan Kami-Ganjar terhadap Jokowi untuk jadi ketua umum PDIP dapat dinilai sebagai sikap offside atau melewati batas etika politik yang dipahami PDIP, " ujarnya.
Lebih jauh lagi, kata Iqbal, sangat mungkin ini ditafsir sebagai upaya de-soekarnoisasi di tubuh PDIP dengan mengambilalih kepemimpinan PDIP dari Megawati dan trah Soekarno. Jika ini terjadi, jelasnya, akan berimbas ke suasana kebathinan atau relasi politik Jokowi dengan Megawati dan pendukung trah Soekarno di PDIP. (RO/OL-15)
