Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEJAKSAAN Agung masih menerima laporan adanya oknum jaksa yang bermain proyek dan perkara.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Korps Adhyaksa berupaya mencari solusi dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai optimalisasi kinerja Satuan Tugas (Satgas) 53 yang dibentuk melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 261 Tahun 2020.
Menurut Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Amir Yanto, laporan yang masuk ke Kejaksaan didominasi oleh adanya oknum jaksa yang bermain proyek, perkara, dan politik.
Meski tidak merinci jumlah laporan yang masuk, ia menegaskan para jaksa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut.
Amir juga mengingatkan bahwa Satgas 53 bertugas dalam menegakkan integritas sehingga seluruh jaksa diharapkan bekerja secara profesional, berintegritas, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Bidang Intelijen, lanjutnya, berfungsi melakukan mitigasi, pencegahan dini atau early warning dalam setiap kegiatan strategis kejaksaan.
Baca juga: Kasus Novel, Polisi Tunggu P21 dari Kejaksaan
"Jangan jadikan kehadiran intelijen justru membuat pekerjaan untuk masyarakat tidak berjalan dengan baik," kata Amir melalui keterangan tertulis, Rabu (26/10).
Ia mengakui bahwa tugas-tugas pada Bidang Intelijen sangat banyak. Bahkan, ia menyebut sebagian tugas itu belum terealisasi dengan baik. Oleh karenanya, FGD yang digelar di Hotel Mercure, Jakarta, ini diharapkan bisa membuahkan solusi.
"Dalam kesempatan ini, kita mencarikan solusinya dalam rangka optimalisasi kelemahan-kelemahan yang selama ini belum maksimal," ujarnya.
Di hadapan para peserta yang terdiri dari Asisten Intelijen dan Asisten Pengawasan serta anggota Satgas 53, Amir meminta pola hidup sederhana menjadi perhatian bersama para jaksa.
Ini dilakukan dengan tidak memamerkan sikap hedonis di hadapan masyarakat dalam kondisi krisis global yang berkepanjangan.
"Tunjukkan sikap empati dan prihatin sehingga kita bisa mengambil hati masyarakat," tandasnya. (Tri/OL-09)
JAKSA di Kota Depok, yang tergabung dalam Persatuan Jaksa Republik Indonesia (PERSAJA) melaporkan Alvin Lim dan akun YouTube Quotient TV, ke Polres Metropolitan Kota Depok.
Linda Pujiastuti alias Anita Cepu dituntut hukuman penjara selama 18 tahun
JAKSA Penuntut Umum tolak nota pembelaan atau pleidoi dari terdakwa penganiayaan David Ozora, Mario Dandy Satriyo.
TERDAKWA penganiayaan David Ozora, Mario Dandy Satriyo mengajukan duplik atau tanggapan dalam merespons penolakan pledoi (pembelaan diri) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kejaksaan tengah mempelajari dugaan korupsi dana program penurunan angka stunting (Tengkes) sebesar Rp4,9 Miliar di Dinas Kesehatan Kota Depok
Regulasi yang dibuat di era Presiden Donald Trump itu dapat mengaburkan harapan imigran mendapatkan suaka diperpanjang dan tetap diberlakukan.
Dalam perjalanan 4 tahun Proyek Adlight, berbagai capaian telah dirasakan dalam membantu industri LED menjadi tuan rumah di negeri sendiri
Pascakeluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi, PT Karya Citra Nusantara (KCN) melanjutkan proyek pembangunan Pelabuhan Marunda.
Meskipun Perda RDTR tersebut diatur untuk 2015-2035 namun tiap lima tahun sekali bisa dievaluasi. Tergantung kondisi perkembangan wilayah kota tersebut.
Lima orang karyawan proyek mengalami luka-luka terkena reruntuhan kerangka besi.
Pelaksanaan tender cenderung tertutup, menimbulkan praduga adanya kebocoran proyek pembangunan di Kota Depok.
KPK meminta Rommy dapat kooperatif dengan hadir kembali sesuai waktu yang ditentukan dalam surat panggilan. Karena hal ini merupakan kewajiban sebagai warga negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved