Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SERINGNYA Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Papua merupakan penanda Jokowi memiliki komitmen kuat membangun Indonesia Sentris. Sedikitnya, sudah 15 kali Jokowi mengunjungi Bumi Cendrawasih.
"Kenapa Papua? Karena Presiden melihat dan berdasarkan data-data yang ada, Papua merupakan satu wilayah Indonesia yang kalau dibandingkan dengan saudara-saudaranya di luar Papua, perlu mendapatkan perhatian khusus misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, infrastruktur seperti bandara dan lain-lain," ujar Deputi V Bidang Politik, Keamanan, dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani saat acara Primetime News dengan tema 'Jokowi-Amin Membangun Papua, Torang Bisa' di Metro TV, Kamis (20/10).
Komitmen Jokowi membangun Papua, menurut Jaleswari, diimplementasikan ke dalam Intruksi Presiden (Inpres). Dia menegaskan bahwa pada masa pemerintah Jokowi-Amin, Papua menjadi prioritas nasional.
Ia menerangkan bahwa Jokowi ingin menggagas terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan hal itu dimulai dari Papua. "Karena itu, Inpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat yang terbitkan bukan sekedar komitmen 15 kali saja tetapi itu diteruskan dengan terbitnya regulasi-regulasi dan itu ada di RPJMN," jelas Jaleswari.
Diawali dengan Inpres 9/2017 yang melibatkan 25 Kementerian/Lembaga termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Kini menjadi Inpres 9/2020 ada 43 Kementerian/Lembaga yang diminta untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. "Lalu pada Kepres 20/2020 ini mengamanatkan bahwa Pak Wapres adalah yang sebagai Ketua Dewan Pengarah," jelasnya.
Jaleswari menambahkan, bahwa Pemerintahan Jokowi-Amin sangat concern pada generasi muda Papua. Dia mencontohkan dilaksanakananya Program Papua Kreatif.
"Misalkan dibangun Papua Kreatif dan itu misalnya bagaimana dipilih 1.000 enterpreneur muda dari Papua, petani milenial. Ada 9.600-an orang yang dipilih untuk soal teknologi informasi. Ini mungkin langkah kecil tetapi Presiden sudah meletakkan pondasi ini untuk masa depan," imbuh Jaleswari.
Hal senada juga dikatakan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Setwapres RI, Velix Wanggai. Ia mengingatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menegaskan perlu ada sebuah semangat baru, paradigma baru, kemudian cara kerja baru untuk menghasilkan sebuah lompatan pembangunan di Papua.
Menurut Velix infrastruktur menjadi backbone atau tulang punggung di dalam berbagai percepatan pembangunan di Papua. Namun, pemerintahan Jokowi-Amin juga mewngikutsertakan pembangunan SDM-SDM Papua.
"Pengembangan ekonomi misalnya di wilayah pesisir dengan potensi perikanan, kemudian misalnya di pegunungan ada potensi kopi, di daerah selatan ada Kabupaten Fakfak potensi pala, cokelat, dan sebagainya,” jelas Velix. (RO/OL-15)
Tantangan pembangunan dinilai semakin kompleks sehingga penyusunan kebijakan tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan percobaan atau trial and error.
Tantangan seperti pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial memerlukan kerja bersama yang tidak terbatas pada satu wadah organisasi saja.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved