Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGURUS Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) masa bhakti 2022-2027 dilantik di Jakarta, Senin (17/10).
Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pembina ASAHI Jimly Asshidiqie tersebut mengukuhkan kepengurusan DPP ASAHI 2022-2027 yang dipimpin Harvardy M. Iqbal dan Sekjen Wartono Wirjasaputra. Sebelumnya Harvardy M. Iqbal terpilih pada Kongres 7 Juli 2022 menggantikan Presiden ASAHI sebelumnya yaitu Qomarudin.
Harvardy mengatakan sebagai organisasi profesi, ASAHI terus mengalami perkembangan positif dari waktu ke waktu. Saat ini ASAHI telah memasuki Angkatan 128 dengan jumlah anggota sebanyak 3.284 tersebar di seluruh Indonesia.
“Ini sesuatu yang membanggakan bahwa kita terus bertumbuh dan telah menjadi pioneer asosiasi auditor hukum di Indonesia. Meski ini juga menjadi tanggung jawab untuk ASAHI agar terus berbenah memperlihatkan kualitasnya dalam menjalankan tugas profesional melakukan audit hukum," kata Harvardy.
Menurut dia ASAHI memiliki komitmen yang kuat untuk sungguh-sungguh menunjukan kualitas audit hukum di Indonesia. Karena itu pula, Harvardy memberikan penekanan pada beberapa hal yang akan menjadi fokus perjuangan pada kepengurusan ASAHI 2022-2027 yang dia pimpin.
“Ada setidaknya 3 hal. Pertama, mengupayakan payung hukum atau instrument hukum yang bisa menguatkan profesi auditor ini dengan segala hak dan kewajibannya. Sampai saat ini kita butuh teks Undang-Undang yang menyebutkan adanya Auditor Hukum. Ini jadi pekerjaan rumah ke depan,” paparnya.
Hal lain adalah penguatan organisasi terutama melalui pembentukan kepengurusan ASAHI di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Termasuk mengembangkan kualitas standard profesi auditor hukum sehingga ASAHI melahirkan auditor hukum yang berkualitas dan aplikatif di semua sektor baik privat maupun publik.
Baca juga : Sudah 27 Saksi Dihadirkan dalam Sidang HAM Paniai
“Kami juga punya komitmen untuk mengembangkan jaringan ke pihak eksternal sehingga jasa audit hukum ini makin diketahui masyarakat beserta manfaatnya. Dan lebih dari itu masyarakat kita pun semakin memiliki ketaatan dan kepatuhan hukum yang semakin baik,” ucapnya.
Selain agenda pelantikan, DPP ASAHI 2022-2027 juga langsung menggelar Rapat Kerja dengan tema “Auditor Hukum Indonesia ASAHI Mengawal Ketaatan Dan Kepatuhan Hukum Di Indonesia”. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka merencanakan program kerja selama satu periode kepemimpinan sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik demi kepentingan anggota ASAHI.
Dikaktakan Harvardy, ASAHI harus menjadi organisasi yang solid dan kuat agar setiap anggota memiliki pemahaman dan kompetensi yang mumpuni. Dampaknya, masyarakat umum, swasta dan lembaga pemerintahan tidak ragu lagi menggunakan jasa auditor hukum lulusan ASAHI untuk melakukan audit hukum.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pengurus dan anggota ASAHI tetap melanjutkan komitmennya mendukung Visi ASAHI dalam mewujudkan penegakan hukum, kepatuhan hukum dan pencegahan pelanggaran hukum.
“Intinya ASAHI harus jadi pelopor yang berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan penerapan hukum dalam segala aspek kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, ekonomi dan usaha, serta politik dan sosial kemasyarakatan dengan melakukan audit hukum serta memberi pendapat hukum dan solusinya, demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan di negara Indonesia,” kata Harvardy.
Bukan hanya itu anggota ASAHI juga diminta untuk berperan aktif dalam membina, mendidik, membekali dan melatih Auditor Hukum dalam melakukan audit hukum.
“Kita harus jadi garda terdepan masyarakat yang sadar dan taat hukum dalam segala aspek kehidupan,” pungkas Harvardy. (RO/OL-7)
Anggota dari fraksi PAN itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian BUMN mengambil tindakan segera.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
TERSANGKA kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum
PERLU ada penguatan tata kelola dan audit rutin dalam pengelolaan BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar Danantara terhindar dari penyimpangan.
KETUA Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi meminta BPK melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah.
Kemenkodigi memastikan audit sistem teknologi internal dilakukan dalam rangka bersih-bersih internal dari judi dalam jaringan alias judi online.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved