Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGURUS Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) masa bhakti 2022-2027 dilantik di Jakarta, Senin (17/10).
Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pembina ASAHI Jimly Asshidiqie tersebut mengukuhkan kepengurusan DPP ASAHI 2022-2027 yang dipimpin Harvardy M. Iqbal dan Sekjen Wartono Wirjasaputra. Sebelumnya Harvardy M. Iqbal terpilih pada Kongres 7 Juli 2022 menggantikan Presiden ASAHI sebelumnya yaitu Qomarudin.
Harvardy mengatakan sebagai organisasi profesi, ASAHI terus mengalami perkembangan positif dari waktu ke waktu. Saat ini ASAHI telah memasuki Angkatan 128 dengan jumlah anggota sebanyak 3.284 tersebar di seluruh Indonesia.
“Ini sesuatu yang membanggakan bahwa kita terus bertumbuh dan telah menjadi pioneer asosiasi auditor hukum di Indonesia. Meski ini juga menjadi tanggung jawab untuk ASAHI agar terus berbenah memperlihatkan kualitasnya dalam menjalankan tugas profesional melakukan audit hukum," kata Harvardy.
Menurut dia ASAHI memiliki komitmen yang kuat untuk sungguh-sungguh menunjukan kualitas audit hukum di Indonesia. Karena itu pula, Harvardy memberikan penekanan pada beberapa hal yang akan menjadi fokus perjuangan pada kepengurusan ASAHI 2022-2027 yang dia pimpin.
“Ada setidaknya 3 hal. Pertama, mengupayakan payung hukum atau instrument hukum yang bisa menguatkan profesi auditor ini dengan segala hak dan kewajibannya. Sampai saat ini kita butuh teks Undang-Undang yang menyebutkan adanya Auditor Hukum. Ini jadi pekerjaan rumah ke depan,” paparnya.
Hal lain adalah penguatan organisasi terutama melalui pembentukan kepengurusan ASAHI di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Termasuk mengembangkan kualitas standard profesi auditor hukum sehingga ASAHI melahirkan auditor hukum yang berkualitas dan aplikatif di semua sektor baik privat maupun publik.
Baca juga : Sudah 27 Saksi Dihadirkan dalam Sidang HAM Paniai
“Kami juga punya komitmen untuk mengembangkan jaringan ke pihak eksternal sehingga jasa audit hukum ini makin diketahui masyarakat beserta manfaatnya. Dan lebih dari itu masyarakat kita pun semakin memiliki ketaatan dan kepatuhan hukum yang semakin baik,” ucapnya.
Selain agenda pelantikan, DPP ASAHI 2022-2027 juga langsung menggelar Rapat Kerja dengan tema “Auditor Hukum Indonesia ASAHI Mengawal Ketaatan Dan Kepatuhan Hukum Di Indonesia”. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka merencanakan program kerja selama satu periode kepemimpinan sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik demi kepentingan anggota ASAHI.
Dikaktakan Harvardy, ASAHI harus menjadi organisasi yang solid dan kuat agar setiap anggota memiliki pemahaman dan kompetensi yang mumpuni. Dampaknya, masyarakat umum, swasta dan lembaga pemerintahan tidak ragu lagi menggunakan jasa auditor hukum lulusan ASAHI untuk melakukan audit hukum.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pengurus dan anggota ASAHI tetap melanjutkan komitmennya mendukung Visi ASAHI dalam mewujudkan penegakan hukum, kepatuhan hukum dan pencegahan pelanggaran hukum.
“Intinya ASAHI harus jadi pelopor yang berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan penerapan hukum dalam segala aspek kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, ekonomi dan usaha, serta politik dan sosial kemasyarakatan dengan melakukan audit hukum serta memberi pendapat hukum dan solusinya, demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan di negara Indonesia,” kata Harvardy.
Bukan hanya itu anggota ASAHI juga diminta untuk berperan aktif dalam membina, mendidik, membekali dan melatih Auditor Hukum dalam melakukan audit hukum.
“Kita harus jadi garda terdepan masyarakat yang sadar dan taat hukum dalam segala aspek kehidupan,” pungkas Harvardy. (RO/OL-7)
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
KECERDASAN buatan kini memasuki ruang paling sensitif dalam dunia profesi yaitu ruang penilaian dan kepercayaan. Dalam dunia audit, AI tidak lagi sekadar alat bantu pengujian data.
Pemerintah diminta melakukan audit mutu bahan bakar minyak (BBM) Pertamina secara menyeluruh menyusul laporan dugaan pertalite BBM campur air di sejumlah SPBU di Jawa Timur.
Transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek bisnis, termasuk profesi audit dan akuntansi.
LMKN maupun WAMI sedianya berada di bawah Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Anggota dari fraksi PAN itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian BUMN mengambil tindakan segera.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved