Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo di Medan, Sumatera Utara pada Senin (10/10/2020).
Pada kesempatan tersebut Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI yang diketuai oleh Anton Sukartono Suratto sempat mempertanyakan kesejahteraan prajurit yang bertugas di pangkalan TNI AU tersebut khususnya masalah perumahan.
“Kita di Komisi I ada dua Panja; Panja Kesejahteraan Prajurit dan Panja Alutsista. Nah tadi taman-teman menanyakan soal lauk pauk masalah perumahan. Kita tahu bersama, rumah dinas tidak dapat memenuhi (kebutuhan) semua prajurit yang ada di daerah penugasan,” ujar Anton saat memimpin rapat.
Di hadapan para perwira dan prajurit Lanud Soewondo, politikus Partai Demokrat tersebut menjelaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) Kesejahteraan Prajurit tak hanya memperjuangkan kesejahteraan saat prajurit TNI bertugas namun saat purna tugas.
Menurutnya, sudah seharusnya ada perhatian lebih bagi para prajurit yang telah melaksanakan pengabdian bagi negara.
“Bagaimana setelah bertugas? Dua bulan diusir dari rumah dinasnya kalau mereka (prajurit) berbakti kepada negara 20-30 tahun kepada negara itu kan tidak manusiawi. Maka Panja Kesejahteraan Prajurit (memperjuangkan) nggak cuma saat menjabat sebagai prajurit tapi setelahnya, pasca-nya bagaimana?” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat V itu.
Untuk menegaskan keseriusan dan kepedulian Komisi I terhadap kesejahteraan prajurit, pada rapat tersebut Anton bahkan meminta Komandan Lanud Soewondo, Kolonel Pnb Reka Budiarsa untuk tak ragu mengirimkan data kondisi dan kebutuhan bagi prajurit yang dipimpinnya.
Baca juga: Komisi IV DPR: BPTP Harus Adaptif Terhadap Perubahan
Ia menegaskan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memenuhi kesejahteraan prajurit termasuk bagaimana anak-anak mereka bisa bersekolah dengan penghasilan yang diterima dari negara.
“Kami benar-benar peduli, jadi jangan (ditanya) cukup? (dijawab) ‘siap cukup’ semua orang jawabnya siap cukup aja pak. Jadi nggak perlu dijawab sekarang, jawabnya tertulis aja Pak. Nggak perlu pakai nama juga Nggak apa. Yang penting kami tahu apa sih kebutuhan prajurit? Uang lauk pauk Rp70 ribu apa cukup pak?” tegas Anton.
Selain Anton, Tim Kunjungan Kerja Anggota Komisi I yang juga menyoroti masalah kesejahteraan prajurit pada rapat ini adalah Nurul Arifin dan beberapa anggota lainnya. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa Komisi I DPR RI akan senantiasa memperjuangkan kesejahteraan para prajurit TNI. Hadir pada rapat ini Anggota Tim Kunjungan Komisi I DPR RI, antara lain: Krisantus Kurniawan (F-PDIP), Mukhlis Basri (F-PDIP), Mohammad Idham Samawi (F-PDIP), Nurul Arifin (F-Golkar), Bachrudin Nasori (F-PKB), Sukamta (F-PKS) dan Arwani Thomafi (F-PPP). (RO'OL-09)
Kondisi kesejahteraan guru secara umum, saat ini masih terbilang rendah dan belum sebanding dengan pengabdian yang mereka berikan.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) membagikan lebih dari 2.000 paket makanan berbuka puasa (takjil) kepada tenaga kerja bongkar muat (TKBM), sopir truk dan masyarakat sekitar
Sebanyak 1.300 anak yatim menerima santunan dari Yayasan Agung Podomoro Land (YAPL) bersama PT Agung Podomoro Land Tbk
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Presiden Peabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan senantiasa membersamai para guru.
PENYESUAIAN/penundaan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya berpotensi merembet pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Menurut dia, pertentangan-pertentangan terkait perekrutan puluhan ribu prajurit tersebut perlu diselesaikan dengan baik untuk menciptakan kondisi bangsa yang baik.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.
Prasetyo menjelaskan bahwa banyak terjadi pelanggaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti penyelundupan barang ilegal dari institusi itu.
Setelah seluruh proses administrasi sudah dijalankan, kata Kristomei, barulah Djaka diberhentikan secara hormat per tanggal 14 Mei 2025 lalu.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mempertanyakan pengerahan prajurit TNI dalam menjaga Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved