Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebagai sosok yang begitu dipercaya masyarakat Papua, untuk berlaku kooperatif dengan memenuhi panggilan lembaga antirasuah atas dugaan tindak pidana korupsi.
"Saya kira ini akan bisa selesai bila Pak LE, sebagai Gubernur Papua yang terpercaya dan sudah dua kali terpilih, tentu beliau adalah warga negara yang baik, memenuhi panggilan KPK," ujar Firly di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/10).
Baca juga: DKPP: Pendidikan Etik Wajib untuk Tingkat Ad Hoc
Ia mengatakan pihaknya masih terus berkomunikasi dengan pengacara Lukas Enembe.
KPK memastikan akan memberikan pelayanan kesehatan dan hak-hak lain yang diperlukan oleh yang bersangkutan.
"Kita sangat menjunjung tinggi HAM. Dalam hukum acara pidana, diatur bahwa seseorang itu memang harus kita hormati hak-haknya. Kalau seandainya orang yang kita butuhkan keterangannya dalam keadaan sakit, kita akan bantu melakukan pengobatan," sambung Firly. (OL-6)
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Penyidik KPK tengah mencari bukti tambahan untuk menguatkan pembuktian Yaqut dan Gus Alex dalam persidangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved