UGM Pastikan Ijazah S1 Presiden Joko Widodo Asli

UNIVERSITAS Gadjah Mada (UGM) menegaskan berdasar penelusuran dokumen, Presiden Joko Widodo adalah benar alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah S1 milik Joko Widodo yang dikeluarkan Fakultas Kehutanan UGM juga dipastikan asli.

"Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini keaslian ijazah sarjana Ir Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada," kata Rektor UGM Prof.dr. Ova Emilia, Selasa (11/10).

Lebih jauh, Ova menegaskan Presiden Joko Widodo merupakan mahasiswa Program Studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Presiden Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM.

Klarifikasi ini, menurutanya, disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada para alumninya. "Bukan karena yang dipertanyakan ini orang nomor satu, tapi jika ada alumni yang ingin diverifikasi kami juga akan melakukan langkah-langkah verifikasi sesuai proporsinya, misalnya jika ada alumni yang bekerja di suatu tempat dan memerlukan verifikasi bahwa yang bersangkutan memang alumni UGM," terang Rektor.

Sedangkan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menegaskan telah melihat ijazah lulusan S-1 Fakultas Kehutanan UG seangkatan dengan Presiden Joko Widodo. "Saya sudah melihat ijazah Fakultas Kehutanan yang dikeluarkan pada tahun yang sama dengan tahun ijazah Joko Widodo yang kini Presiden RI. Ijazah ditulis dengan tulisan tangan. Tulis halus," kata Sigit.

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito menambahkan terkait ijazah Presiden Joko Widodo, UGM tidak mungkin tidak menyampaikan kepada publik seolah tidak tahu. "Kita dudukkan masalahnya agar tidak ada spekulasi berlebihan," jelasnya.

Terkait gugatan yang dilayangkan kepada Joko Widodo untuk tudingan ijazah palsu, UGM menyatakan tidak akan mengambil langkah hukum karena gugatan tersebut bukan ditujukan kepada UGM.

"Secara prinsip orang itu tidak menggugat UGM, kecuali kemudian dia menghubungkan tindakannya itu dengan UGM. Kalau kita lihat tindakan yang secara formal dilakukan sampai hari ini, itu tidak secara spesifik ditujukan ke UGM," terang ahli hukum UGM, Andi Sandi Antonius. (OL-15)