Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar TNI tidak terseret politik praktis. Peringatan tersebut disampaikan dalam rangka peringatan HUT TNI beberapa waktu lalu.
Putri Megawati Soekarnoputri itu juga meminta agar pimpinan TNI kompak dalam menghadapi dinamika politik nasional yang mulai memanas.
”TNI jangan terpengaruh apalagi terseret politik praktis. TNI harus netral dalam politik karena politik TNI adalah politik negara sesuai tugas pokok dan fungsinya,” kata Puan dalam keterangannya, seperti dikutip dalam pemberitaan media massa.
Baca juga : TurunTangan Gencarkan Edukasi Politik Lewat Seminar Nasional Gathering Nasional 2023 di Makassar
SKI (Sekretariat Kolaborasi Indonesia) sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang penguatan demokrasi menyatakan bahwa peringatan Puan tersebut penting untuk dicamkan.
Bukan saja bagi segenap prajurit TNI tetapi juga bagi aparat institusi negara lainnya seperti Polri dan BIN.
”Himbauan menyangkut netralitas aparat negara perlu diperluas, bukan hanya kepada TNI tetapi juga kepada teman-teman kita dari kepolisian maupun institusi intelijen,” ujar Juru bicara Program Saksi Demokrasi, Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI), Solihin Nurodin, Sabtu (8/10) dalam keterangan tertulisnya.
Baca juga : Relawan Anies Minta KPK Jangan Sampai Jadi Alat Politik
Solihin menyatakan, SKI mengembangkan program Saksi Demokrasi untuk mengawasi proses pelaksanaan Pemilu sejak sebelum masa kampanye dan pencoblosan.
Salah satu isu krusial untuk menjaga agar supaya proses Pemilu berlangsung bersih, jujur dan adil adalah jaminan mengenai ketidakberpihakan aparat negara.
”Banyak sekali rumor di Pemilu-Pemilu sebelumnya mengenai adanya tangan-tangan tak terlihat yang ikut bermain. Aparat negara seharusnya menjadi negarawan yang tak tergoda politik, apalagi masuk dalam kegiatan dukung-mendukung partai atau kandidat,” lanjutnya.
Baca juga : SKI: Hadapilah Resesi dengan Sense of Crisis dan Persatuan
Di sisi lain, kata Solihin, SKI juga memahami bahwa keinginan untuk melaksanakan Pemilu yang bersih, jujur dan adil musti ditunjukkan sebagai komitmen politik yang nyata dari para politisi sipil.
Imbauan agar aparat negara menjaga netralitas, seharusnya diikuti dengan upaya partai-partai untuk tidak melibatkan mereka dalam rangkaian kegiatan politik.
”Banyak riset mengenai politisasi institusi negara yang mengungkap fenomena pengkhianatan demokrasi. Partai politik seharusnya menghindari cara-cara yang bukan saja tidak fair dengan menggunakan instrumen negara, tetapi juga membahayakan masa depan demokrasi kita,” ujar dia.
Baca juga : Tanggapi Quick Count Pilpres 2024, Jusuf Kalla: Kita Tunggu Hasil Resmi dari KPU
Dalam pandangan SKI, para politisi sipil seharusnya percaya diri bahwa demokrasi merupakan arena kontestasi yang harus diperkuat agar adil bagi semua pihak.
"Demokrasi Indonesia dinilai akan sukses menjadi alat perjuangan kesejahteraan warga jika pelaksanaan Pemilu dipagari oleh netralitas aparat negara," jelasnya.
”Pemilu 2024 akan menjadi pertaruhan demokrasi Indonesia. Publik memiliki kewajiban untuk memastikan agar kehidupan politik negeri ini semakin demokratis,” pungkas Solihin. (RO/OL-09)
Letjen TNI Novi Helmy memutuskan untuk tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI
Pemerintah saat ini sedang menunjukkan komitmen besar untuk mendorong kemandirian industri pertahanan
Komnas HAM mencatat bahwa institusi Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam dugaan praktik penyiksaan sepanjang periode 2020 hingga 2024.
Pesawat Saudia Airlines yang mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, pada Sabtu (21/6) pagi ini, dinyatakan aman setelah mendapatkan ancaman bom.
LULUSAN Akademi Militer tahun 1998 dari korps Kopassus, Kolonel Inf Kurniawan meraih predikat Distinguished Graduate di program CISA National Defense University, Amerika Serikat (AS).
Mayjen TNI Kristomei Sianturi juga menambahkan bahwa TNI akan mengedepankan sinergi dengan kepolisian, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya,
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved