Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PERTEMUAN Parliamentary Speakers’ Summit (P20) yang merupakan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan dibuka secara resmi, Kamis besok di Gedung DPR RI. Rangkaian acara sendiri akan digelar selama tiga hari sejak 5 Oktober hingga 7 Oktober 2022.
Pada agenda Parliamentary Forum in the Context of the G20 di P20 pada Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu ini (5/10), Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya mengatakan kekuatan Parlemen dalam mewakili suara rakyat memberikan legitimasi atas upaya pemerintah masing-masing negara dalam menjalankan komitmen kebijakan luar negeri dan kerjasama antar negara.
"Legitimasi parlemen tersebut akan diarahkan untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat global yang lebih baik, dengan hidup sejahtera, tentram dan memiliki bumi yang berkelanjutan. Legitimasi parlemen tersebut akan diarahkan untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat global yang lebih baik, dengan hidup sejahtera, tentram dan memiliki bumi yang berkelanjutan.” ungkap Puan.
Untuk itu, multilateralisme disebut sangat dibutuhkan untuk membangun kerja bersama antar negara yang efektif. Puan menilai, multilateralisme dapat menjawab berbagai permasalahan seperti mendamaikan perang dagang, mendamaikan konflik geopolitik, mengatasi krisis pangan dan energi, melawan eksploitasi, hingga membangun kemajuan bersama.
“Indonesia mengajak parlemen P20, melalui multilateralisme, untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi, mengatasi scary effect gejolak ekonomi global. Selain itu juga untuk mempercepat transformasi ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang lebih luas, serta memperkuat orkestrasi G20 dalam menggerakkan agenda pembangunan berkelanjutan,” imbuh Puan.
Baca juga : Puan Ajak Parlemen Dunia Secara Bersama Atasi ‘Scary Effect’ Gejolak Ekonomi Global
Lebih lanjut, komitmen tersebut diharapkan tidak hanya dalam wujud kata-kata, tetapi kerja nyata.
"Dengan komitmen seperti ini, diharapkan setiap negara akan bersinergi dalam membangun kekuatan bersama dan bukan menghasilkan rivalitas ataupun dominasi. Kerja bersama antar negara juga dibangun atas fondasi saling percaya (trust building)," jelasnya.
Selain itu, diplomasi parlemen juga dinilai memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan dan rasa pengertian dalam hubungan antar negara. untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Puan mengajak parlemen anggota G20 untuk dapat bersama meningkatkan kemampuan setiap negara dalam merespon dan menghadapi permasalahan global.
"Oleh karena itu, parlemen pada kesempatan P20 ini, harus dapat merumuskan suatu agenda, yang dapat meningkatkan kemampuan setiap negara untuk merespon dan menghadapi berbagai permasalahan global," sebutnya. (RO/OL-7)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya balita bernama Raya di Sukabumi, Jawa Barat, yang tubuhnya dipenuhi cacing.
Ketua DPR RI Puan Maharani membuka peluang evaluasi tunjangan rumah anggota DPR yang kini mencapai Rp50 juta per bulan
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved