Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus perjudian kelas atas, yang sekarang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Hal itu diungkapkan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo.
Dalam penanganan kasus tersebut, kepolisian menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mekukan analisis keuangan, yang diduga merupakan transaksi judi online.
Baca juga: Ralat Sebut Konsorsium 303 tidak Ada, Polri: Masih Ditelusuri
"Saat ini, ada yang sedang kita analisa 329 rekening. Lalu, 202 rekening saat ini sudah kita blokir," ungkap Sigit (30/09).
Pihaknya telah memasukkan 10 tersangka tersebut ke dalam DPO. "10 orang tersangka berstatus DPO. Diduga terlibat dengan kelompok judi online kelas atas," imbuhnya.
Untuk mempermudah proses penangkapan, kepolisian juga melakukan skema police to police, serta menerbitkan red notice atas 10 tersangka. "Untuk mencari buron yang sedang berada di luar negeri, kami membuat red notice," jelas Sigit.
Baca juga: Anak-Istri Bos Judi Online Apin BK Diperiksa Polda Sumut
Adapun 10 tersangka tersebut diketahui berada di 5 negara. Sehingga, pihaknya pun menerjunkan sejumlah anggota ke negara yang disasar. Namun, Sigit enggan mengungkapkan identitas 5 negara tersebut.
"Tentunya kami sedang menunggu hasilnya, untuk bisa membawa buron kelas atas kembali ke dalam negeri. Negaranya mana saja, mungkin sementara ini tidak perlu disebutkan," tutupnya.(OL-11)
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Komitmen tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.
Menurutnya, Perpol ini justru hadir untuk mengakhiri ambiguitas dalam implementasi Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
kultur kekerasan yang masih melekat dalam tubuh Kepolisian menunjukkan bahwa reformasi kepolisian pasca-pemisahan dari ABRI belum berjalan tuntas.
KUHAP baru dinilai berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang sektoral seperti undang-undang dan melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum di luar kepolisian
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan anggota Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum pensiun atau mengundurkan diri dari kepolisian.
Penetapan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir sebagai dilakukan secara prematur dan tidak sesuai prosedur hukum.
Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menilai penyidik kepolisian telah bekerja profesional dalam menangani kasus yang sempat menimbulkan perdebatan.
Penyebab belum ditetapkannya tersangka lantaran KPK belum yakin dengan hasil penyelidikan dan bukti yang dikumpulkan
KPK bakal melanjutkan proses hukum untuk Alwin. Dia sejatinya sudah dipanggil penyidik kemarin, namun, mangkir bersama dengan istrinya Hevearita.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
KPK mengungkap adanya Rp400 juta uang untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved