Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DEPUTI V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan sebuah refleksi kekecewaan atas dinamika di lapangan.
"Ironis ketika pejabat yang semestinya memberikan contoh dan komitmen tinggi dalam menghormati proses hukum, justru tidak memperlihatkan contoh dan komitmen tersebut secara maksimal," ujar Jaleswari kepada wartawan, Selasa (27/9).
Baca juga: KPK: Klaim Tambang Emas Lukas Enembe Tak Hentikan Perkara
Pihaknya menegaskan bahwa terkait kepentingan medis, sudah semestinya Lukas Enembe dan kuasa hukumnya menyerahkan perihal tersebut kepada KPK.
Lembaga antirasuah memiliki mekanisme tersendiri yang dipastikan tidak akan mengurangi hak tersangka. "Urusan tersebut semestinya tidak secara sengaja diperlakukan sebagai alasan yang dapat dipersepsikan merintangi upaya penegakan hukum," pungkasnya.(OL-11)
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. ia tidak akan segan menindak tegas
Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.
DPR sebatas mengevaluasi dan merekomendasikan terkait hasil evaluasi tersebut ke instansi yang berwenang. Bisa Mahkamah Agung (MA) bahkan Presiden
PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)
PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024
KPK menangkap pejabat negara dan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau, Senin (2/12). Mereka yang terjaring kini tengah diperiksa penyidik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved