Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA Harian Gerindra, yang juga wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahwa Golkar sangat mungkin memikat Gerindra untuk bergabung setelah pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Senin (19/9) lalu.
“Menurut saya, pernyataan beliau lazim dan wajar. Pertemuan kemarin itu antara Menko Perekonomian dan Menteri Pertahanan RI juga membahas isu-isu terkini bangsa kita, tidak hanya membahas Pemilu 2024,” kata Dasco.
Beberapa isu penting bangsa itu, yang disebutkan Wakil Ketua DPR tersebut, adalah mengenai kedaulatan pangan dan juga stabilitas geopolitik, dengan keduanya merupakan fokus Partai Gerindra. Seperti diketahui, Menko Perekonomian membawahi kementerian teknis yaitu Perdagangan dan Pertanian.
Baca juga: Ganjar Optimis Gerindra Kuasai Lagi DPRD Cianjur di Pemilu 2024
Dasco pun menjelaskan, ”Dua contoh terakhir adalah masalah bahan pokok yang sangat mengganggu kehidupan masyarakat, khususnya emak-emak, adalah kenaikan harga minyak goreng dan telur. Belum lagi naiknya BBM baru-baru ini. Kami, Partai Gerindra dan Pak Prabowo mempunyai komitmen memperjuangan hak hidup rakyat kecil.”
Namun, Dasco tidak membantah juga, bila memang pertemuan kedua Ketum Partai 3 besar pemilu 2019 tersebut pasti terselip bahasan Pemilu 2024.
Seperti yang diketahui, Golkar sudah membentuk KIB bersama PAN dan PPP, sementara Gerindra sudah bergandengan tangan dengan PKB. Namun, perjalanan masih cukup panjang. Pendaftaran Capres pun baru dimulai September 2023. Konstelasi Politik masih bisa berubah apalagi demi Kemajuan Bangsa.
“Saya memegang teguh prinsip bahwa membangun Bangsa kita yang besar ini membutuhkan gotong royong dari semua kelompok. Membangun Republik ini tidak bisa sendiri-sendiri apalagi dalam kelompok kecil, harus bersama-sama demi Indonesia,” tutup Dasco. (RO/OL-1)
Negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved