Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
BUNTUT dari ucapan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa terkait “amplop kiai” masih menjadi polemik hingga saat ini. Seperti massa Koalisi Pemuda Muslim Nasional (Komunal) yang terus melakukan aksi dan meminta Suharso untuk dicopot dari jabatan Menteri sekaligus diproses hukum.
“Kalau hanya minta maaf atas ucapannya yang lalu, semua orang juga bisa. Tapi, ini adalah negara hukum bukan negara maaf. Apabila Pak Suharso melanggar, harus ditindaklanjuti dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku,” ujar Guntur Harahap selaku Koordinator Aksi, di depan Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022).
Menurutnya, pencopotan Suharso dari Ketua Umum PPP saja tidak cukup. Guntur pun meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas mencopot Suharso dari jabatan menteri.
“Sebelumnya kami menyampaikan aksi di depan DPP PPP dan mendapat respon dengan dicopotnya Suharso dari jabatan Ketum. Sekarang, giliran Pak Jokowi untuk mencopot Suharso dari jajaran menterinya,” tegas Guntur.
Selain menuntut Suharso akibat ucapannya yang menyakiti kiai, Guntur menyebut selama ini Suharso telah banyak melakukan kesalahan. Seperti dugaan gratifikasi hingga pemalsuan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
“Menurut kami, permasalahan yang dilakukan Pak Suharso telah banyak dan belum ada yang dituntaskan. Maka, kami akan terus menuntut KPK, BPK, Polri hingga Presiden menindaklanjuti kasus-kasus tersebut,” tutupnya.
Untuk diketahui, Suharso Monoarfa dinilai telah menyakiti hati para kiai hingga santri dengan ucapannya beberapa waktu lalu di KPK. Suharso menyebut sowan kepada kiai dengan memberikan amplop merupakan awal mula praktik korupsi.
Sedangkan dugaan gratifikasi ditunjukkan dengan penggunaan pesawat jet pribadi ke beberapa daerah oleh Suharso. Serta, dugaan kejanggalan LHKPN yang dikeluarkan KPK menunjukkan harta kekayaan Suharso meningkat drastis dan dinilai perlu dilakukan audit. (OL-13)
Baca Juga: Mardiono Konsolidasikan Fraksi PPP di DPR: Harus Kompak, Kawal Aspirasi Umat
Jalan terbaik harus diawali dengan komunikasi antara kedua belah pihak yang berkonflik, diikuti dengan pemilihan mekanisme penyelesaian yang disepakati bersama.
pesantren saat ini menghadapi ancaman yang cukup serius. Dunia pesantren dihadapkan pada maraknya narasi yang menyudutkan lembaga santri, kiai
memperjelas posisi dan peran pesantren melalui Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
PPP membuka diri kepada tokoh-tokoh terbaik bangsa baik dari dalam maupun luar partai.
BAKAL Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung optimistis memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Jamiluddin mengatakan kiai khos sejatinya kiai kharismatik yang dihormati di NU. Karena itu, siapa pun yang mengaku warga NU akan menghormati Kyai Khos.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Lord Mandelson dibebaskan dengan jaminan usai ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved