Kamis 15 September 2022, 23:20 WIB

Kejagung Koordinasi dengan LPSK Lindungi Saksi Paniai

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Kejagung Koordinasi dengan LPSK Lindungi Saksi Paniai

Dok MI
.

 

JAKSA Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah mengatakan pihaknya siap menghadapi sidang dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada Peristiwa Paniai pekan depan. Jaksa dari Direktorat HAM Berat JAM-Pidsus, katanya, akan bertindak sebagai penuntut umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar itu. 

Sejauh ini, jaksa belum meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi saksi sidang Paniai, khususnya yang berasal dari unsur Sipil. Namun, Febrie menyebut hal itu akan dikoordinasikan ke depannya. 

"Ya ke depan kita koordinasikan lah," kata Febrie saat dikonfirmasi Media Indonesia, Kamis (15/8). 

Sebelumnya, Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menjelaskan bahwa pihaknya baru bisa memberikan perlindungan setelah mendapat rekomendasi. Rekomendasi tersebut dikirim oleh jaksa terkait perlindungan saksi, maupun Komnas HAM dalam rangka perlindungan korban. 

Pada dasarnya, lanjut Maneger, LPSK siap memberikan perlindungan bagi saksi sidang dugaan pelanggaran HAM berat Paniai yang terjadi 2014 lalu. 

Sementara itu, diberitakan sebelumnya bahwa Komnas HAM meminta LPSK mengambil langkah luar biasa dalam melindungi saksi Paniai. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin berpendapat, persidangan Pengadilan HAM berbeda dengan pengadilan biasa.

"LPSK harus menyadari Pengadilan HAM adalah mengadili kejahatan yang luar biasa," kata Amir, Rabu (14/9).

"Maka langkah luar biasa juga harus diambil. Jangan menyikapi Pengadilan HAM laksana pengadilan pidana biasa-biasa saja," tandasnya.

Perisitwa Paniai yang terjadi pada 7-8 Desember 2014 telah mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka-luka. Menurut

Direktur Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda (JAM-Pidsus) Erryl Prima Putra Agoes, jaksa penuntut umum akan menghadirkan lebih dari 40 saksi dalam sidang.

Kejagung diketahui telah menetapkan mantan perwira penghubung pada Komado Distrik Militer (Kodim) Paniai Mayor Inf (Purn) Isak Sattu sebagai tersangka tunggal. Surat dakwaan Isak sudah dilimpahkan jaksa ke Pengadilan HAM Makassar sejak pertengahan Juni 2022.

Namun, sidang baru bisa dilaksanakan pekan depan setelah Mahkamah Agung (MA) rampung menyeleksi hakim ad hoc. Di pengadilan tingkat pertama, Isak akan diadili oleh majelis hakim yang diketuai Sutisna Sawati. Sementara Abdul Rahman Karim, Siti Noor Laila, Robert Pasaribu, dan Sofi Rahma Dewi bertindak sebagai hakim anggota. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Disanksi Demosi 4 Tahun, Mantan Kasubdit Ditreskrimum PMJ Ajukan Banding

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Rabu 28 September 2022, 23:01 WIB
Selain dijatuhkan sanksi demosi selama empat tahun, pimpinan Sidang KKEP juga menjatuhkan sanksi etika bahwa perbuatan pelanggar dinyatakan...
Antara

Prabowo: Kita Perlu TNI dan Polri yang Kuat

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 28 September 2022, 22:35 WIB
Hal itu ditekankan Menhan Prabowo saat mengunjungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit di Mabes Polri pada Rabu (28/9)...
MI/Barry F

MA Jalankan Saran KPK untuk Cegah Korupsi di Lembaga Peradilan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 28 September 2022, 21:58 WIB
KARO Humas dan Hukum MA Sobandi mengatakan lembaganya langsung berbenah serta segera melaksanakan saran dan masukan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya