Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian meminta masyarakat tetap tenang dalam menyikapi isu kebocoran data, yang ramai dibicarakan dalam beberapa hari terakhir.
Hal itu disampaikan Hinsa seusai diundang rapat Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas permasalahan serupa.
"Masyarakat itu kita harapkan tenang saja," ujar Hinsa, Senin (12/9).
Baca juga: Tanggapi Bjorka, Mahfud MD Akui Terjadi Kebocoran Data
Menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebab, tidak ada sistem atau aplikasi elektronik yang bermasalah karena diretas 'hacker'.
"Sekarang saya tanya, apa ada sistem elektronik yang terganggu di republik ini? Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang," imbuh Hinsa.
Dirinya pun enggan memberi komentar lebih lanjut tentang lemahnya sistem pertahanan siber nasional. Hinsa berdalih akan menjelaskan secara detil di kantornya pada pekan depan.
"Nanti datang aja ke BSSN. kapan-kapan ke BSSN saya undang. Minggu depan boleh. Nanti saya jelaskan," tandasnya.(OL-11)
Liburan sekolah telah tiba, dan tak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat anak-anak menikmati waktu bebas mereka dengan penuh keceriaan.
Salah satu solusi yang mungkin adalah membentuk pasukan keamanan siber khusus di dalam kementerian, yang bertugas melindungi wilayah digital dan data pribadi negara.
VIRAL laman https://seleksijpt.perpusnas.go.id/ dibobol hacker yang mengeklaim sebagai Bjorka. Peretasan itu membuat geger warganet sebab muncul sehari sebelum hari pemungutan suara
Sang hacker mengklaim menemukan 204.807.203 data unik yang jumlahnya persis sama dengan jumlah daftar pemilih tetap KPU RI.
POLDA Metro Jaya mengungkap kasus penjualan data pribadi di situs darkweb dengan mengamankan pelaku berinisial MRGP 28 warga Tebet, Jakarta Selatan.
Pemerintah harus membuat peraturan darurat sebelum berlakunya UU Pelindungan Data Pribadi. Tujuannya selain mencegah dan sebagai dasar hukum penindakamln kasus kebocoran data
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved