Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian meminta masyarakat tetap tenang dalam menyikapi isu kebocoran data, yang ramai dibicarakan dalam beberapa hari terakhir.
Hal itu disampaikan Hinsa seusai diundang rapat Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas permasalahan serupa.
"Masyarakat itu kita harapkan tenang saja," ujar Hinsa, Senin (12/9).
Baca juga: Tanggapi Bjorka, Mahfud MD Akui Terjadi Kebocoran Data
Menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebab, tidak ada sistem atau aplikasi elektronik yang bermasalah karena diretas 'hacker'.
"Sekarang saya tanya, apa ada sistem elektronik yang terganggu di republik ini? Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang," imbuh Hinsa.
Dirinya pun enggan memberi komentar lebih lanjut tentang lemahnya sistem pertahanan siber nasional. Hinsa berdalih akan menjelaskan secara detil di kantornya pada pekan depan.
"Nanti datang aja ke BSSN. kapan-kapan ke BSSN saya undang. Minggu depan boleh. Nanti saya jelaskan," tandasnya.(OL-11)
Ia menyebut, kebocoran data pribadi warga yang berulang di berbagai platform digital menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak privasi masyarakat.
Polisi mengusut dugaan WFT, 22 dengan akun X bernama @bjorka dan @bjorkanesia terkait dengan kebocoran data pejabat pemerintah
Polisi menangkap pria WFT, 22, asal Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) yang mengaku sebagai hacker ‘Bjorka’
Polisi menangkap seorang pemuda asal Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara, berinisial WFT, 22. Ia ditangkap karena melakukan akses ilegal dan mengaku sebagai Bjorka
Liburan sekolah telah tiba, dan tak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat anak-anak menikmati waktu bebas mereka dengan penuh keceriaan.
Salah satu solusi yang mungkin adalah membentuk pasukan keamanan siber khusus di dalam kementerian, yang bertugas melindungi wilayah digital dan data pribadi negara.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved