Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui sejumlah dokumen negara bocor. Hal itu diungkapkannya merespons kemunculan peretas yang mengatasnamakan diri Bjorka di internet.
“Saya pastikan itu memang terjadi tapi tidak ada rahasia negara. Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul,” kata Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (12/9).
Mahfud mengatakan temuan itu sudah dikonfirmasi oleh laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian dirinya menerima analisa dari Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam.
Baca juga: Pemerintah Dinilai Perlu Berikan Penjelasan Dugaan Kebocoran Data
“Terjadi di (sektor) sini, sini, dan sini, tapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang rahasia dan bisa diambil dari mana-mana,” papar dia.
Meski begitu, Mahfud memastikan pemerintah tidak menganggap sepele hal tersebut. Pemerintah tengah merapatkan tindak lanjut dari kebocoran data.
“Jadi bisa saja kebetulan sama atau cuma dokumen biasa. Tapi itu memang terjadi di dukcapil (kependudukan dan pencatatan sipil) dan di beberapa tempat,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. (OL-1)
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Ancaman-ancaman ini sering kali memanfaatkan teknik untuk menghindari filter email dan solusi keamanan lainnya, yang menggarisbawahi perlunya peningkatan kewaspadaan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tak lazim dengan merekrut peretas dalam negeri untuk memperkuat sistem Coretax.
BIRO Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat mengabari salah satu pengacara presiden terpilih Donald Trump bahwa teleponnya telah disadap peretas Tiongkok.
DUA warga negara Sudan menghadapi dakwaan karena menjalankan kelompok peretas komputer gerilya yang berusaha menyatakan perang siber terhadap Amerika Serikat.
Polda Metro Jaya menangkap tersangka berinisial SH (28) yang melakukan peretasan server pulsa provider Smartfren yang merugikan perusahaan tersebut hingga Rp350 juta.
Spear phishing melibatkan pesan yang sangat dipersonalisasi termasuk rincian spesifik tentang target, sehingga membuatnya tampak lebih kredibel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved