Ancaman Peretasan Data, Kemenhan Didesak Tingkatkan Keamanan Siber

INSIDEN peretasan yang melibatkan hacker Bjorka kembali terjadi 18 September 2024 lalu tentu memicu kekhawatiran atas keamanan nasional negara ini, khususnya dalam bidang privasi data dan pertahanan siber.

Ketua Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pun mengatakan, insiden tersebut telah menggarisbawahi perlunya pendefinisian ulang keamanan nasional, yang mencakup lebih dari sekadar pertahanan teritorial hingga mencakup perlindungan data pribadi dan wilayah digital atau dunia maya.

"Serangan siber telah menjadi ancaman signifikan bagi keamanan nasional. Insiden peretasan Bjorka merupakan pengingat yang jelas tentang pentingnya memiliki sistem pertahanan siber yang tangguh," kata Muhaimin, saat menghadiri Sekolah Pemimpin Perubahan PKB, Wilayah VII Sulawesi dan Papua di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat (20/9).

Baca juga : Masyarakat Diimbau Jangan Percaya Data Pribadi yang Dijual Bjorka

Sehingga kata Muhaimin, Kementerian Pertahanan harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah kritis ini. Salah satu solusi yang mungkin adalah membentuk pasukan keamanan siber khusus di dalam 
kementerian, yang bertugas melindungi wilayah digital dan data pribadi negara.

"Kementerian pertahanan perlu menambah satu angkatan yang bernama cyber security atau pertahanan siber. Ini amat sangat mendesak, menjadi salah satu sektor yang harus ditangani oleh Kementerian pertahanan," tegas Muhaimin.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memproyeksikan, ekonomi digital Indonesia akan terus berkembang 
pesat dan mencapai valuasi signifikan pada tahun 2025, sekitar Rp4.000 triliun.

Sehingga wajar jika Indonesia menjadi target bagi para pelaku kejahatan siber. Bahkan dari infomasi. Bahkan, laporan terkini, Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam serangan siber dalam beberapa tahun  terakhir, dengan rata-rata 100.000 serangan per hari. (LN/J-3)