Kamis 08 September 2022, 12:00 WIB

Wamenkumham: Pembebasan Bersyarat Napi Korupsi Sudah Sesuai Aturan

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Wamenkumham: Pembebasan Bersyarat Napi Korupsi Sudah Sesuai Aturan

MI/Duta
Ilustrasi narapidana korupsi

 

WAKIL Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Syarif Hiariej memastikan pembebasan bersyarat sejumlah narapidana korupsi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan.

"Di situ semua diatur soal pembebasan bersyarat, remisi, asimilasi dan hak-hak terpidana lain. Situasi di lapangan sudah sesuai dengan aturan," ujar Edward di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/9).

Baca juga: 23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, KPK: Mencederai Penegakan Hukum

Terkait pembebasan bersyarat Pinangki Sirna Malasari, napi korupsi yang terlibat dalam skandal Djoko Chandra, Edward tidak berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan pemerintah atau aparat penegak hukum tidak melihat kasus per kasus. Semua tindak kejahatan ditangani secara adil sesuai dengan regulasi yang ada.

"Kami pastikan ketika akan memberikan pembebasan bersyarat, asimilasi, maupun remisi, Kemenkumham dalam hal ini Direktorat Jenderal Permasyarakatan pegangannya hanya satu, yaitu regulasi yang ada," jelasnya.(OL-5)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Kejagung Gabungkan 2 Perkara Ferdy Sambo dalam Surat Dakwaan

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 28 September 2022, 16:26 WIB
. Dua perkara itu adalah pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yoshua Hutabarat dan upaya menghalangi...
Dok.MI

Inilah Alasan Bekas Pejabat KPK Mau Jadi Pengacara Ferdy Sambo

👤Mediaindonesia 🕔Rabu 28 September 2022, 14:41 WIB
Empat tim penasihat hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi itu adalah Arman Hanis, Sarmauli Simangunsong, Febri Diansyah, mantan juru...
Freepik.com

Polri Merilis Sepuluh Kasus Investasi Bodong

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 28 September 2022, 13:56 WIB
POLRI merilis sepuluh kasus investasi bodong yang saat ini tengah ditangani oleh Direktorat tindak pidana ekonomi khusus (Dittipudeksus)...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya