Pemilu 2024 Tak Hanya Peristiwa Politik, Tapi Jadi Ajang Demokrasi Berkualitas

PEMILU 2024 semestinya tidak hanya dipandang sebagai peristiwa politik semata. Munculnya keprihatinan bahwa kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan akhir-akhir ini seharusnya direspons oleh segenap elemen bangsa dengan menjadikan ajang pesta demokrasi ke depan lebih berkualitas dari segi substansi maupun teknis.

Secara substansial, pemilu semestinya dijadikan peluang untuk membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta menawarkan solusi yang terukur atas berbagai persoalan yang dirasakan rakyat. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI), Raharja Waluya Jati, Minggu (4/9) dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga : Mahfud MD: Gugatan ke MK bukan untuk Jadi Pemenang

“Dalam Pemilu, masyarakat semestinya tidak hanya diarahkan memilih pribadi-pribadi yang pilih tanding, tapi juga diajak merumuskan problem-problem bangsa. Atas dasar pemahaman terhadap problem-problem itulah masyarakat mencari pemimpin yang dinilai paling mampu menjadi bagian dari solusi,” ujarnya.

Terlebih lagi, kata Jati, bangsa Indonesia dalam menyosongsong usia satu abadnya harus menghadapi permasalahan global yang sangat kompleks.

Presiden Jokowi sendiri belum lama ini menyatakan adanya ancaman triple crisis, yakni krisis pangan, energi, dan keuangan yang menghantui bangsa-bangsa di dunia. 

Baca juga : NasDem Komitmen Terus Perbaiki Demokrasi dan Politik Indonesia

“Adanya tantangan yang tidak mudah itu membuat harapan kepada pemimpin baru nanti sangat besar," ucap Raharja.

"Presiden terpilih idealnya tidak hanya punya cara untuk membawa bangsa keluar dari krisis, tetapi juga dapat meyakinkan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama terjun dalam kancah perjuangan meraih cita-cita kemerdekaan yang belum tercapai,” lanjutnya.

Untuk memfasilitasi rakyat dalam memetakan problem-problem bangsa yang mereka rasakan sekaligus membantu mereka mengidentifikasi kapasitas kepemimpinan yang memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa, SKI menawarkan konsep pendidikan bernegara.

Baca juga : Kapolri Sebut Gangguan Keamanan Usai Pemilu 2024 Terkendali

“Pendidikan bernegara dipandang lebih esensial dibandingkan pendidikan politik. Kita berharap, bukan saja kesadaran politik yang meningkat, tetapi, dan yang lebih penting, kesadaran berbangsa dan bernegara juga semakin tinggi,” lanjutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, SKI menggelar pelatihan calon guru pendidikan bernegara yang berasal dari kalangan aktivis sosial dan akademisi di seluruh provinsi di Indonesia. 

Dengan pelatihan yang dikoordinasikan melalui program Sekolah Kepemimpinan Publik, SKI berharap dapat melahirkan guru-guru pendidikan bernegara yang mumpuni dan siap menyapa rakyat di seluruh pelosok Indonesia.

Sebagai tahap pertama, bertempat di Prambanan, Jawa Tengah pada Minggu (4/9), SKI menyelenggarakan sekolah sehari bagi seratus calon guru pendidikan bernegara se-Jawa.

Acara tersebut dipadu dengan konsolidasi persiapan Musyawarah Daerah SKI se-Jawa, yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 11 September 2022 mendatang.(RO/OL-09)