Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PARTAI Pelita menyampaikan pokok-pokok laporan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam sidang pemeriksaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Senin (29/8).
Melalui kuasa hukumnya, Pelita mengaku tidak dilayani secara maksimal oleh KPU saat melakukan pendaftaran di hari terakhir, yakni pada 14 Agustus 2022.
“Petugas KPU yang melayani jelang waktu akhir pendaftaran masih melayani partai lain dan tidak mengantisipasi banyaknya peserta parpol yang akan datang,” ujar kuasa hukum Pelita, Ahmad.
Partai Pelita menyayangkan petugas KPU yang kurang sigap dalam melayani parpol yang mendaftar. Kurangnya petugas yang melayani juga membuat partainya tidak lolos tahapan pendaftaran. Dengan kurangnya petugas yang melayani pendaftar, Partai Pelita pun gagal mendaftar ulang.
Padahal, Partai Pelita menyatakan telah melengkapi kekurangan data dari pendaftaran sebelumnya dan sudah menyiapkan dokumen kelengkapan persyaratan hingga 100%. Oleh karena itu, Ahmad meminta KPU untuk membuka pendaftaran kembali untuk Partai Pelita berikut dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di KPU.
Sebelumnya, Partai Pelita melayangkan laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Tahun 2024. Bawaslu melalui putusan pendahuluan lantas menerima gugatan Partai Pelita terhadap KPU RI tersebut untuk diproses lebih lanjut.
“Kami akan bersiap diri untuk menghadapi proses-proses selanjutnya,” papar Ketua Umum (Ketum) Partai Pelita Beni Pramula. (P-2)
Pihaknya bukan merusak melainkan mengganti kunci dari ruangan keuangan karena mesti bekerja secara profesional, sehingga kunci harus diganti dengan yang lebih mudah.
Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Diterima atau tidaknya sebuah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 harusnya ditentukan oleh MK sendiri.
Dugaan praktik politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara yang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved