Erick Thohir Dinilai Menteri Paling Berani Berantas Korupsi

MENTERI BUMN Erick Thohir dinilai progresif memberantas korupsi. Erick Thohir dianggap berani pasang badan untuk memberantas korupsi.

Eks Presiden Inter Milan itu menjadi sosok yang terdepan untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang kerap merugikan BUMN. Terbaru, Erick Thohir berani mengungkap kasus Jiwasraya, Asabri hingga Garuda Indonesia dan Waskita Beton Precast.

Sikap tegas dan berani Erick Thohir membabat habis kasus-kasus korupsi di BUMN diakui oleh pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing. 

“Kalau kita bisa melihat, Pak Erick Thohir ini sangat progresif dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Beliau tegas dan berani mengungkap kasus-kasus besar di lembaganya (BUMN) itu,” ujar Emrus, lewat keterangannya, Senin (8/8)

Komitmen Erick Thohir dalam melakukan pemberantasan korupsi di lembaganya itu juga mendapat dukungan dari masyarakat. Tidak sedikit juga masyarakat di berbagai daerah di Indonesia mengapresiasi kerja keras Erick Thohir menyehatkan kembali BUMN.

Dukungan dan apresiasi dari masyarakat tersebut terekam pada temuan survei Indikator Politik Indonesia. Sebanyak 51,5 masyarakat mengakui cemerlangnya kinerja Erick Thohir dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Emrus, apresiasi dan dukungan dari masyarakat sangatlah wajar jika melihat apa yang sudah berhasil Erick Thohir realisasikan. Menurutnya, Erick tidak pernah kompromi dalam menindak penyelewengan-penyelewengan di dalam lembaga yang ia pimpin saat ini.

“Pak Erick Thohir tidak kompromi dan berani mengambil keputusan tegas untuk melakukan bersih-bersih di BUMN. Sangat wajar jika beliau mendapat apresiasi dari masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya Erick menilai sejumlah pengungkapan kasus di BUMN dapat menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah dalam membenahi BUMN. Ia menegaskan tidak akan mentolerir setiap tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.

"BUMN sebagai penggerak sepertiga ekonomi kita itu punya peranan vital. Kalau tata kelolanya enggak benar, misalnya korupsi, itu yang rugi bukan perusahaan BUMN saja, tapi juga masyarakat dan negara," tandas Erick. (Ant/OL)