Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
LANGKAH politik kelompok relawan pemenangan Jokowi, saat ini berpotensi saling berseberangan menjelang Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Koordinator Nasional Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi, dimana kemungkinan pihaknya akan berbeda sikap secara politik.
“Beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh salah seorang koordinator kelompok relawan Jokowi untuk bertemu dan membicarakan persiapan Musyawarah Rakyat, Bukannya tak ingin terlibat. Tetapi menurut kami kurang tepat," ujar Sekjen Nasional Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima Kamis (28/7).
Menurutnya, rencana kegiatan tersebut tidak relevan dengan situasi saat ini, di mana Indonesia terancam terkena dampak dari krisis global sebagaimana yang dialami oleh negara-negara lainnya.
“Indonesia salah satu dari 15 negara yang terancam resesi akibat dari krisis global yang terjadi. Melaksanakan Musyawarah Rakyat dalam waktu dekat dengan kondisi negara yang tidak stabil seperti sekarang bukanlah keputusan yang bijak sebagai bagian dari relawan,” ujarnya.
Kelompok-kelompok relawan yang kini mulai mengambil langkah politik dalam rangka menuju Pilpres 2024 disebut Ridwan, tidak memiliki kepekaan sosial-politik. "Ketika kebutuhan pokok masyarakat mengalami lonjakan kenaikan harga pangan dan energi, ini menciptakan ancaman krisis tersendiri dan sangat nyata bagi banyak negara, termasuk Indonesia," ungkap Ridwan.
“Relawan Jokowi itu mestinya benar-benar totalitas mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dari berbagai aspek dan memastikan setiap program beliau terlaksana dengan baik," tambahnya.
Hasrat kekuasaan politik bukan satu-satunya tujuan relawan. Tugas kita adalah memastikan Pak Jokowi semakin dicintai rakyat melalui kebijakan-kebijakannya. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Jika langkah politiknya seperti itu kan terkesan bahwa kita (relawan) tidak siap membantu pemerintahan Pak Jokowi,” tandasnya.
Masyarakat saat ini terombang-ambing dengan ketidakpastian kebijakan pemerintah, menurut Ridwan, belum mampu dilihat oleh para relawan sebagai momentum yang tepat untuk merangkul aspirasi demi menarik kembali dukungan dan rasa simpati masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
“Kalau para kelompok relawan terus-terusan seperti ini, tidak menuntut kemungkinan kami dari LRJ yang hingga saat ini masih setia mengawal pemerintah Presiden Jokowi, ke depannya akan mengambil langkah politik yang berseberangan dengan relawan-relawan yang lain saat menjelang Pilpres 2024,” imbuh Ridwan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani memberikan kabar buruk bahwa resesi ekonomi makin nyata dan mengancam banyak negara akibat pandemi Covid-19. Demikian perang Rusia-Ukraina yang belum juga usai turut membuat kondisi perekonomian baik negara berkembang maupun negara maju diperhadapkan dengan lonjakan inflasi yang tinggi. (OL-13)
Baca Juga: 16 Gugus Relawan Jokowi Siap Jaring Nama Capres-Cawapres
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Titiek mengatakan bahwa jabatan pemerintahan saat ini pun belum genap setahun. Dia juga meyakini Prabowo belum terpikir untuk menjabat dua periode.
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, David Febrian, mengatakan pihaknya berharap penyidik dapat menindaklanjuti aduan tersebut secara serius.
Relawan Jokowi yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menggelar konsolidasi pemilu damai, di Kuningan, Jakarta Selatan.
"Tentu yang paling penting kami juga berharap pelaksanaan Pemilu 2024 akan berjalan dengan lancar."
Bawaslu diminta bergerak mengusut dugaan kecurangan Pemilu setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu relawan Arus Bawah Jokowi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved