Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta bergerak mengusut dugaan kecurangan Pemilu setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu relawan Arus Bawah Jokowi di sela-sela kunjungan kerja (kunker) di Bali pada Selasa, (31/10).
"Bawaslu semestinya turun tangan untuk sebisa mungkin meminta keterangan dari presiden, di Bali pertemuan itu apa saja yang dibicarakan? Apa bunyinya?" kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis (2/11).
Ray mengatakan kunker Jokowi difasilitasi negara seperti pesawat kenegaraan. Tugas negara itu tidak boleh dimanfaatkan untuk melakukan tindakan personal.
Baca juga : Jelang Penetapan DCT, Bawaslu Larang Kampanye Sebelum 28 November 2023
"Lebih tidak boleh lagi kalau dalam pertemuan itu kenyataannya mereka menyertakan informasi tentang dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden," ujar dia.
Baca juga : Bawaslu: Program Menteri Dilarang Untungkan Capres-cawapres Tertentu
Ray menyebut Bawaslu perlu memastikan bahwa pembicaraan antara Jokowi dengan relawan di Bali bebas konflik kepentingan. Sebab, Arus Bawah Jokowi belakangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Dukungan itu kepada salah satu calon presiden dan lebih khusus lagi anak Pak Jokowi, dalam hal ini adalah Gibran," jelas dia. (Z-8)
Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, David Febrian, mengatakan pihaknya berharap penyidik dapat menindaklanjuti aduan tersebut secara serius.
Relawan Jokowi yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menggelar konsolidasi pemilu damai, di Kuningan, Jakarta Selatan.
"Tentu yang paling penting kami juga berharap pelaksanaan Pemilu 2024 akan berjalan dengan lancar."
Kunjungan presiden ke Bali merupakan kunjungan resmi kenegaraan. Maka itu sudah jelas semua kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas kenegaraan tidak dapat dibenarkan.
Relawan Penereus Negeri berikan dukungan kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Pernyataan klarifikasi dari para alumni UGM tak akan meredakan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved