Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo ajak para generasi yang lahir di Papua untuk bersatu mewujudkan sila kelima dalam Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara terkait adanya pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
“Mari kita bersatu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang ada di tanah Papua,” ujar Wempi, Selasa (26/7).
Di lain sisi, dirinya mengatakan adanya 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut diyakini akan menghasilkan perubahan yang lebih baik.
Keyakinan itu terlihat dari antusiasme masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai bakal dinikmati oleh para generasi yang akan datang.
Wempi juga berpesan agar para kepala daerah yang hadir dalam forum tersebut, di antaranya Bupati Nabire, Intan Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, serta para tokoh lainnya untuk merangkul masyarakat agar semakin bersatu menjadi lebih baik.
Terlebih, kekayaan sumber daya alam di bumi Papua sangat melimpah. Hal itu menjadi tanggung jawab semua pihak di Papua agar dapat memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan.
“Saya berdiri di sini tidak mewakili orang Papua. Saya berdiri di sini mewakili negara untuk meyakinkan kepada kita semua bahwa negara memberikan kesempatan besar kepada orang Papua supaya bisa berdiri tegak lurus untuk membangun kesejahteraan yang mutlak bagi rakyat,” tambah Wempi. (OL-13)
Baca Juga: Gugatan PKS Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden akan Disidangkan di MK Hari Ini
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
Dia mengatakan bahwa kenaikan gaji tersebut perlu diiringi pengawasan yang kuat, sehingga para hakim dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran hakim sangatlah penting karena sebagai benteng terakhir keadilan.
Dalam kondisi sosial yang timpang, hanya hakim yang adil yang menjadi harapan masyarakat kecil. Berbeda dengan penguasa atau elite yang tak terlalu terbebani saat terjerat kasus hukum.
KARDINAL Robert Francis Prevost terpilih menjadi Paus ke-267 dengan memilih nama Paus Leo XIV menggantikan mendiang Paus Fransiskus.
Kuasa hukum SW Rogate Oktoberius Halawa menduga kliennya tewas karena diduga menjadi korban pembunuhan.
HUKUMONLINE mengumumkan The 200 Club: Indonesia’s Most Influential Lawyers 2025, sebuah penghargaan yang mengakui 200 pengacara paling berpengaruh di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved