Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo ajak para generasi yang lahir di Papua untuk bersatu mewujudkan sila kelima dalam Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara terkait adanya pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
“Mari kita bersatu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang ada di tanah Papua,” ujar Wempi, Selasa (26/7).
Di lain sisi, dirinya mengatakan adanya 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut diyakini akan menghasilkan perubahan yang lebih baik.
Keyakinan itu terlihat dari antusiasme masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai bakal dinikmati oleh para generasi yang akan datang.
Wempi juga berpesan agar para kepala daerah yang hadir dalam forum tersebut, di antaranya Bupati Nabire, Intan Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, serta para tokoh lainnya untuk merangkul masyarakat agar semakin bersatu menjadi lebih baik.
Terlebih, kekayaan sumber daya alam di bumi Papua sangat melimpah. Hal itu menjadi tanggung jawab semua pihak di Papua agar dapat memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan.
“Saya berdiri di sini tidak mewakili orang Papua. Saya berdiri di sini mewakili negara untuk meyakinkan kepada kita semua bahwa negara memberikan kesempatan besar kepada orang Papua supaya bisa berdiri tegak lurus untuk membangun kesejahteraan yang mutlak bagi rakyat,” tambah Wempi. (OL-13)
Baca Juga: Gugatan PKS Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden akan Disidangkan di MK Hari Ini
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah menyebut keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, sejalan dengan keadilan
Dalam film Niken berperan sebagai ibu hamil dan dituntut melakukan adegan aksi
DI tengah harga pangan yang mencekik, biaya kesehatan yang membuat keluarga rapuh semakin jatuh miskin, serta pasar kerja yang seret, publik dipaksa menelan ironi yang sama setiap hari.
PBB serukan keadilan atas serangan ganda yang dilakukan Israel ke Rumah Sakit Nasser di Khan Younis. Serangan itu menewaskan 20 orang.
Komisi I DPR RI menyambut baik hasil Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di Markas Besar PBB yang menghasilkan dokumen kerangka kerja solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel
Dia mengatakan bahwa kenaikan gaji tersebut perlu diiringi pengawasan yang kuat, sehingga para hakim dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved