Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo ajak para generasi yang lahir di Papua untuk bersatu mewujudkan sila kelima dalam Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara terkait adanya pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
“Mari kita bersatu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang ada di tanah Papua,” ujar Wempi, Selasa (26/7).
Di lain sisi, dirinya mengatakan adanya 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut diyakini akan menghasilkan perubahan yang lebih baik.
Keyakinan itu terlihat dari antusiasme masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai bakal dinikmati oleh para generasi yang akan datang.
Wempi juga berpesan agar para kepala daerah yang hadir dalam forum tersebut, di antaranya Bupati Nabire, Intan Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, serta para tokoh lainnya untuk merangkul masyarakat agar semakin bersatu menjadi lebih baik.
Terlebih, kekayaan sumber daya alam di bumi Papua sangat melimpah. Hal itu menjadi tanggung jawab semua pihak di Papua agar dapat memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan.
“Saya berdiri di sini tidak mewakili orang Papua. Saya berdiri di sini mewakili negara untuk meyakinkan kepada kita semua bahwa negara memberikan kesempatan besar kepada orang Papua supaya bisa berdiri tegak lurus untuk membangun kesejahteraan yang mutlak bagi rakyat,” tambah Wempi. (OL-13)
Baca Juga: Gugatan PKS Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden akan Disidangkan di MK Hari Ini
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
Dia mengatakan bahwa kenaikan gaji tersebut perlu diiringi pengawasan yang kuat, sehingga para hakim dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran hakim sangatlah penting karena sebagai benteng terakhir keadilan.
Dalam kondisi sosial yang timpang, hanya hakim yang adil yang menjadi harapan masyarakat kecil. Berbeda dengan penguasa atau elite yang tak terlalu terbebani saat terjerat kasus hukum.
KARDINAL Robert Francis Prevost terpilih menjadi Paus ke-267 dengan memilih nama Paus Leo XIV menggantikan mendiang Paus Fransiskus.
Kuasa hukum SW Rogate Oktoberius Halawa menduga kliennya tewas karena diduga menjadi korban pembunuhan.
HUKUMONLINE mengumumkan The 200 Club: Indonesia’s Most Influential Lawyers 2025, sebuah penghargaan yang mengakui 200 pengacara paling berpengaruh di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved