Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGKAT kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo diketahui mengalami penurunan. Berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), 64% responden mengaku puas dengan kinerja Kepala Negara.
Namun, persentase tersebut turun dari hasil survei sebelumnya, yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi, sapaan akrabnya, mencapai 67%.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai penuruan tersebut masih wajar. Mengingat, situasi global sedang sulit, yang turut dipengaruhi pandemi covid-19 dan konflik geopolitik.
Baca juga: Survei: TNI dan Presiden Paling Dipercaya Publik
Dengan kondisi perekonomian yang tidak pasti, publik tentu akan merasakan dampaknya, sehingga berimbas terhadap pandangan kinerja pemerintah. "Kita mesti sampaikan juga kepada masyarakat, bahwa kondisi perekonomian global saat ini tidak baik-baik saja," tegas Moeldoko, Senin (25/7).
"Bukan hanya Indonesia yang menghadapi situasi ini. Bloomberg bahkan sudah memperkirakan, ada 15 negara yang memiliki risiko ekonomi terparah," imbuhnya.
Dalam laporan Bloomberg, Indonesia merupakan satu dari 15 negara yang terancam mengalami resesi ekonomi. Namun, pemerintah dikatakannya meyakini bahwa dengan berbagai upaya yang digencarkan, proyeksi tersebut dapat dihindari.
Baca juga: KPK Nilai Bambang Widjojanto Sudah Bertolak 180 Derajat dari Amanah Pemberantasan Korupsi
"Kondisi ekonomi nasional kita relatif cukup baik, karena pertumbuhan kita masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia," jelas Moeldoko.
Indonesia disebutnya terbilang baik dalam menjaga inflasi sejauh ini. Dengan terus menjaga daya beli masyarakat, serta tidak mencabut alokasi subsidi bagi komoditas penting, pemerintah bisa menahan inflasi di level 4,5%.
"Jadi, kalau sekarang ada penilaian seperti itu, memang masyarakat melihat bahwa ada beberapa komoditas yang sedang naik. Tetapi, pemerintah sudah bekerja untuk menurunkan itu semua," tandasnya.(OL-11)
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved