Senin 25 Juli 2022, 10:17 WIB

KPK Nilai Bambang Widjojanto Sudah Bertolak 180 Derajat dari Amanah Pemberantasan Korupsi

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Nilai Bambang Widjojanto Sudah Bertolak 180 Derajat dari Amanah Pemberantasan Korupsi

ANTARA/Galih Pradipta
Kuasa hukum Mardani H Maming, Bambang Widjojanto, saat mengikuti sidang praperadilan.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Bambang Widjojanto tidak seharusnya menjadi pengacara mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Bambang dinilai sudah berlawanan arah dengan amanah pemberantasan korupsi.

"Kita pandang tindakan tersebut bertolak belakang 180 derajat dengan amanah dan semangat pemberantasan korupsi dari lembaga yang dulu dipimpinnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Senin (25/7).

KPK mengamini Bambang kini berprofesi sebagai advokat. Dia juga dibebaskan untuk membela pihak berperkara dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat. Namun, Lembaga Antikorupsi itu kurang sreg melihat Bambang kini menjadi lawan mereka karena membela Mardani.

Baca juga: KPK Pastikan Kasus Mardani Maming tidak Menjerat PBNU

"Sekali lagi, apakah hal itu etis? Kita kembalikan lagi kepada kebijaksanaan dan keputusan masing-masing individu," tutur Ali.

Jabatan Bambang sebagai komisioner KPK memang sudah hilang. Namun, Lembaga Antikorupsi itu meyakini moral pemberantasan rasuah masih melekat kepadanya.

"Hakekatnya, fatsun etika moral saja yang seharusnya menjadi pertimbangan seorang mantan pimpinan lembaga pemberantasan korupsi, ketika memilih untuk menerima atau menolak permintaan sebagai pembela terduga pelaku korupsi," tutur Ali.

Menurut KPK, Bambang seharusnya menolak permintaan Mardani untuk melawan bekas kantornya. Apalagi, menolak klien bagi seorang advokat tidak dilarang dalam aturan yang berlaku.

"Masyarakat juga akan menilai, mengapa kemudian fatsun dan etika moral yang demikian tidak dipegang teguh," ucap Ali.

KPK meyakini Bambang memiliki kepentingan tertentu dalam membela Mardani. Jika tidak ada kepentingan, Bambang seharusnya tidak melawan bekas kantornya dan membela tersangka kasus korupsi.

"Tentu karena setiap pilihan ada kepentingan. Kepentingan apa, tentu masyarakat juga bisa menilainya kembali. Karena etika dan moral itu tidak lepas dari nilai-nilai," tegas Ali.

KPK membuka penyidikan baru terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus itu.

Lembaga Antikorupsi belum membeberkan nama tersangka secara resmi. Namun, Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi menyebut dua orang dicegah KPK dalam kasus ini, yakni mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming dan adiknya, Rois Sunandar.

Maming dicegah karena berstatus tersangka. Pihak Imigrasi tidak memerinci status Rois dalam pencegahan itu. Rois pernah diperiksa KPK saat kasus itu di tahap penyelidikan.

Mardani diperiksa KPK pada 2 Juni 2022. Dia mengaku diperiksa terkait masalahnya dengan pemilik PT Jhonlin Group Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam. (OL-1)

Baca Juga

MI/BAYU ANGGORO

Golkar Jawa Barat Bebaskan Airlangga Pilih Pasangan dalam Pilpres 2024

👤Bayu Anggoro 🕔Minggu 07 Agustus 2022, 22:40 WIB
Sejumlah pihak mengusulkan Airlangga berpasangan dengan Anies Baswedan atau Ridwan...
DOK MI.

Sopir dan Ajudan Istri Ferdy Sambo Ditangkap Timsus Polri

👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 07 Agustus 2022, 18:35 WIB
Tim khusus Polri menangkap sopir dan ajudan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, terkait dengan kasus tewasnya Brigadir...
MI/Adam Dwi.

Ferdy Sambo Ditempatkan di Mako Brimob selama 30 Hari

👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 07 Agustus 2022, 16:20 WIB
Irjen Ferdy Sambo ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat, selama 30 hari ke...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya