Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PARTAI NasDem menyatakan terbuka mengenai peluang membangun kolisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam perhelatan Pemilu 2024 demi mengusung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengungkapkan kerjasama NasDem dengan PDIP bukanlah sebuah hal baru dalam politik Tanah Air. "NasDem terbuka sekali. Bukan hal baru NasDem bekerjasama dengan PDIP," ungkap Willy saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (9/7).
Willy menuturkan, kerjasama NasDem dan PDIP sudah terjalin sejak awal pencalonan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres pada Pemilu 2014. Kerjasama tersebut berlanjut hingga kini di periode kedua pemerintahan Jokowi.
"Sudah bekerja sama sejak awal-awal pemerintahan Pak Jokowi. Tidak ada handicap sama sekali," ungkapnya.
Mengenai hubungan para ketua umum yang disebutkan mengalami kerenggangan, Willy menjelaskan hingga saat ini hubungan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tetap berlangsung baik. Kerenggangan yang terjadi menurut Willy hanyalah sebuah persepsi dari publik.
"Hubungannya fine-fine saja. Keduanya kan kawan lama, kerenggangan hanya persepsi publik saja," ungkapnya.
Baca juga: Polri selidiki Penyimpangan Dana Korban Kecelakaan Lion Air oleh ACT
Namun, kendati demikian hingga saat ini NasDem mengaku belum menjadwalkan rencana pertemuan elite NasDem dengan PDIP di NasDem Tower seperti partai-partai lain. Willy menuturkan pihaknya tengah menunggu waktu yang tepat untuk mengadakan pertemuan dengan PDIP.
"Kita sedang ada beberapa fokus. Nanti kita lihat karena tidak ada hal yang tertutup semua terbuka kalau toh untuk memajukan politik kebangsaan," ungkap Willy.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyatakan ketua umum partainya Megawati Soekarnoputri membuka pintu untuk berkomunikasi dengan ketua umum partai mana pun dalam rangka penjajakan koalisi menjelang Pilpres 2024, termasuk Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Bagaimana pun, Pak Surya Paloh dan Ibu Ketum ini dulu adalah orang yang sangat dekat. Anda jangan gampang menjustifikasi, PDIP susah (komunikasi dengan NasDem). Manusia susah diduga toh. Kau lihat Bambang Pacul berkelahi sama Ganjar Pranowo habis-habisan, ujungnya salam komando," ungkap Bambang
Kedua partai, kata dia, punya sejarah mengusung Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama selama dua periode. Melihat sejarah tersebut, Bambang menyebut, peluang kerjasama partainya dengan NasDem di Pilpres 2024 pun tidak tertutup.
"Pak Surya Paloh yang pertama menutup kekurangan PDIP yang sedikit untuk mendukung Pak Jokowi (di Pilpres 2014). Itu sejarah lho. Dalam politik itu enggak ada tutup-menutup. Kecuali kalau ring ideologinya jauh," ujar dia. (OL-4)
SEBANYAK 550 foto hasil jepretan Mohammad Guntur Soekarnoputra dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat. Berlangsung 7 – 13 Juni 2025.
RELAWAN Ganjar Pranowo atau Ganjarist menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 yang dilaksanakan secara serempak
Ganjar mengungkapkan bahwa bantuan dana untuk partai bisa berasal dari berbagai sumber tak hanya terbatas pada APBN.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menjelaskan tiga fokus utama pada para kader PDIP yang baru terpilih sebagai kepala daerah.
KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang pemeriksaan Hasto Kritsianto sebagai terdakwa.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved