Soal Pengganti Anies, Kemendagri: Tergantung Presiden

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa penunjukan nama penjabat (Pj) pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan hak preogratif Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Diketahui, Anies akan berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022 mendatang.

“Untuk penunjukan Pj Gubernur dan Bupati atau Walkot, Kemendagri sudah membuat mekanisme penyaringan usulan Pj Gub dan Bup/Walkot,” ungkap Sekretaris Jenderal Ditjen Polpum Kemendagri Imran, kepada Media Indonesia, Senin (4/7).

Imran menerangkan, untuk Pj Gubernur usulan berasal dari DPRD tiga orang dan tiga orang dari Kemendagri.

Kemudian, kata Imran, diseleksi tigaa orang yang diusulkan kepada Presiden untuk disidangkan di Tim Penilai Akhir dan kemudian ditetapkan oleh Presiden.

Baca juga: Tanggapi Dino Djalal, Djumala: Diplomasi Perdamaian Bukan Pabrik Tempe.

“Untuk Pj Bupati atau Walikota, usulan dari DPRD kab/kota tiga orang, dari Gubernur tiga orang, dan dari Kemendagri tiga orang, kemudian diverifikasi dan dilaporkan ke Presiden tiga orang untuk ditetapkan,” ucap Imran.

Namun, Imran enggan membeberkan lebih lanjut soal siapa saja calon Pj Gubernur yang akan menggantikan Anies guna memimpin DKI Jakarta di masa yang akan datang.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melantik sosok penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Oktober mendatang.

Sebanyak tiga kandidat yang bakal diajukan untuk mengisi posisi Pj. Gubernur DKI Jakarta. Rencananya, tiga nama itu akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, satu bulan sebelum pelantikan digelar.?

Namun, hingga saat ini Tito masih belum membocorkan tiga nama yang akan diserahkan. Tito hanya menjelaskan bahwa calon Pj. Gubernur DKI pengganti Anies berasal dari PNS eselon I. (OL-4)