Jumat 01 Juli 2022, 20:24 WIB

Dampak DOB di Papua, Revisi UU Pemilu Dibicarakan Setelah Reses

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Dampak DOB di Papua, Revisi UU Pemilu Dibicarakan Setelah Reses

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia

 

DPR dan pemerintah akan segera duduk bersama untuk membahas rencana revisi Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia memastikan kelanjutan rencana revisi UU Pemilu baru akan dilakukan pasca DPR menuntaskan masa reses.

"Kita bicarakan dalam waktu depan setelah reses karena minggu depan sudah reses," ungkap Doli dalam keterangannya, Jumat (1/7).

Pembahasan revisi UU Pemilu dibutuhkan untuk menyesuaikan payung hukum pelaksanaan pemilu pasca berlakunya tiga Undang-Undang (UU) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. DPR sendiri akan masuk masa reses pada 7 Juli mendatang.

"Nanti selepas masa reses, masa sidang berikutnya baru kita akan bicarakan kepada pemerintah," ungkapnya.

Terpisah, Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menuturkan selain revisi UU Pemilu, pemerintah bisa menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai solusi mengisi kekosongan hukum pelaksanaan pemilu di 3 provinsi baru yang ada di Papua.

Baca juga: Sukidi: Polarisasi Ancam Keutuhan Nasional

"Bisa pakai Perppu sehingga prosesnya lebih lancar dan tidak rumit," ungkapnya.

Sejauh ini Guspardi menjelaskan jumlah kursi legislatif yang berasal dari Papua telah bertambah menjadi 12 anggota karena adanya 3 provinsi baru apbila jumlah penduduk di provinsi mencapai 1 juta jiwa.

"Dengan adanya 3 DOB di Papua ini paling kurang kursi yang diperebutkan masing-masing provinsi 3 kursi kalau jumlah penduduk kurang dari 1 juta. Kalau lebih drari 1 juta bisa alokasi kursinya 4 kursi," ungkapnya. (OL-4)

Baca Juga

MI/Duta

Komitmen KIB hadirkan Politik Persatuan Patut Diadopsi Semua Pihak

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 22:41 WIB
Aditya menilai KIB sepatutnya menerjemahkan tekad dan semangat itu dalam wujud program dan kerangka...
MI/Susanto

Ganjar: OTT terhadap Bupati Pemalang jadi Peringatan Hentikan Korupsi

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 22:26 WIB
Operasi tangkap tangan (OTT) petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo menjadi peringatan bagi...
dok.ist

Saksi Ahli Nizar: Permohonan Praperadilan ke KPK Sah

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 21:50 WIB
AHLI dari kader senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan menilai laporan permohonan praperadilan kepada KPK sah-sah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya