Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
RAPAT Paripurna ke-26 Masa Persidangan V tahun Sidang 2021-2022 DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) sebagai RUU usul inisiatif DPR.
Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat, terlihat menanyakan pandangan seluruh fraksi terhadap RUU KIA.
"Kami menanyakan sidang dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" ujar Sufmi sambil mengetuk palu, yang langsung dijawab setuju oleh anggota dewan, Kamis (30/6).
Baca juga: Buruh Apresiasi Rencana Pemberian Cuti Melahirkan Enam Bulan
Dengan disahkannya RUU KIA sebagi RUU usul inisiatif DPR, selanjutnya DPR akan menunggu Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU KIA dari pemerintah. DIM tersebut akan dibahas bersama-sama dengan alat kelengkapan dewan (AKD), yang ditentukan oleh pimpinan DPR.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menyebut pihaknya akan mengajak seluruh stakeholder dalam pembahasan RUU KIA. Termasuk, melibatkan perwakilan pengusaha dan juga serikat pekerja untuk duduk bersama.
Baca juga: DPR-Pemerintah Komitmen Jamin Hak Maternitas Ibu Lewat RUU KIA
"Setelah ini disahkan menjadi usul inisiatif dan pemerintah sudah kirim DIM di tengah pembahasan, kita akan bisa mengundang beberapa stakeholder. Unnuk menerima masukan sebelum disahkan menjadi UU," jelas Ibnu.
Diketahui, RUU KIA mengatur masa cuti melahirkan selama 6 bulan. Penetapan masa cuti melahirkan sebelumnya diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja selama 3 bulan. Penambahan masa cuti dalam RUU KIA menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.(OL-11)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (RUU KIA) telah disahkan menjadi undang-undang (UU) oleh DPR.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati setiap 23 Juli dijadikan pengingat bagi semua pihak untuk memenuhi hak-hak anak.
Kementeri PPPA mengharapkan masukan yang telah disampaikan dapat menjadi bagian dari DIM RUU KIA yang tengah disusun oleh pemerintah, mengkritisi pasal-pasal dan naskah akademis di RUU ini.
RUU Kesehatan Ibu Anak (KIA) adalah angin segar bagi perlindungan hak kesehatan pekerja perempuan namun UU ini memiliki banyak tantangan dalam penerapannya,
Dengan memberikan cuti pada ibu dan bapak untuk menemani bayi mereka yang baru lahir justru akan menguntungkan pihak perusahaan dan perekonomian negara secara tidak langsung.
KOORDINATOR Perubahan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta Dian Novita mengatakan ia dan mayoritas organisasi perempuan belum sepenuhnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved