Rapat Paripurna Sahkan RUU KIA Sebagai Inisiatif DPR

RAPAT Paripurna ke-26 Masa Persidangan V tahun Sidang 2021-2022 DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat, terlihat menanyakan pandangan seluruh fraksi terhadap RUU KIA.

"Kami menanyakan sidang dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" ujar Sufmi sambil mengetuk palu, yang langsung dijawab setuju oleh anggota dewan, Kamis (30/6).

Dengan disahkannya RUU KIA sebagi RUU usul inisiatif DPR, selanjutnya DPR akan menunggu Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU KIA dari pemerintah. DIM tersebut akan dibahas bersama-sama dengan alat kelengkapan dewan (AKD), yang ditentukan oleh pimpinan DPR.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menyebut pihaknya akan mengajak seluruh stakeholder dalam pembahasan RUU KIA. Termasuk, melibatkan perwakilan pengusaha dan juga serikat pekerja untuk duduk bersama.

"Setelah ini disahkan menjadi usul inisiatif dan pemerintah sudah kirim DIM di tengah pembahasan, kita akan bisa mengundang beberapa stakeholder. Unnuk menerima masukan sebelum disahkan menjadi UU," jelas Ibnu.

Diketahui, RUU KIA mengatur masa cuti melahirkan selama 6 bulan. Penetapan masa cuti melahirkan sebelumnya diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja selama 3 bulan. Penambahan masa cuti dalam RUU KIA menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti