Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENKO Politik Hukum dan Keamanan (polhukam) Mahfud MD mengakui bahwa ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20% merupakan angka yang tinggi.
Menurut Mahfud, presidential threshold yang ideal cukup di angka 4%. "Threshold paling tidak di 4% saja," ujarnya dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (24/6).
"Artinya, partai politik (parpol) yang sudah masuk ke DPR, sudah bisa ajukan calon presiden (capres)," imbuhnya.
Baca juga: Megawati Tegaskan Elektabilitas Bukan Modal Utama Jadi Capres PDIP
Sejak menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dirinya kerap mengadili dan menolak gugatan uji materi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu, khususnya presidential threshold.
Hingga saat ini, gugatan yang sama masih terus ditolak oleh MK. Menurutnya, MK berpandangan bahwa pencalonan presiden memang harus melalui usulan parpol.
Baca juga: Cegah Korban Jiwa, KPU Batasi Usia Anggota Badan Ad Hoc
"Saya yang memutus soal threshold itu. Dulu pengugat minta ada calon independen melalui perpres. Kita tolak, karena di UU sudah jelas capres diusulkan oleh parpol," pungkas Mahfud.
Meski menyadari besaran presidential threshold 20% terbilang tinggi, namun dirinya menilai MK tidak bisa mengatur proses pencalonan presiden. Proses pengaturan presidential threshold dilakukan oleh parpol yang ada di DPR.
"Meski threshold 20% tinggi, namun MK hanya bersifat mengadili, tidak bisa bersifat mengatur. DPR memandang perlu threshold 20%," tutupnya.(OL-11)
Ia yakin akan muncul generasi mendatang seperti Kwik Kian Gie
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved