Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI bakal menerapkan kebijakan pembatasan usia anggota badan ad hoc untuk menggelar tahapan Pemilu 2024.
"Kebijakan yang pernah diterapkan KPU pada saat Pilkada 2020, itu membatasi batas usia badan ad hoc, yakni 20-50 tahun," terang Komisioner KPU RI Idham Holik kepada Media Indonesia, Kamis (23/6).
Idham menuturkan kebijakan itu selaras dengan hasil kajian Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terkait faktor umum penyebab banyak anggota yang meninggal dunia.
Baca juga: Surya Paloh: Kunjungan Mas Agus Pererat Komunikasi dan Silaturahmi
"Pada umumnya mereka yang meninggal, karena faktor kelelahan saat pemungutan dan pemilihan pemilu. Selain faktor komorbid, itu juga faktor usia," ungkapnya.
"Kami akan menjalankan kebiajakan yang pernah diterapkan pada Pemilu 2020, yaitu pembatasan usia badan ad hoc," imbuh Idham.
Pihaknya juga akan menindaklanjuti kerjasama atau MoU dengan Kemenkes terkait jaminan kesehatan panitia. "Kami akan audensi dengan Kemenkes untuk menindaklanjuti secara teknis, agar saat rekrutmen badan ad hoc, dapat dilakukan pengecekan kesehatan," pungkasnya.
Baca juga: KPU: Persoalan Lingkungan Jadi Potensi Penghambat Pemilu 2024
Terkait masa penyelesaian sengketa Pemilu 2024, Idham menyebut secara informal, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, telah melakukan komunikasi dengan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Tentunya dalam waktu dekat kami akan ada komunikasi secara formal. Dalam rakor persiapan pendaftaran parpol, rapat intergasi sipol, Bawaslu selalu kami undang," jelas Idham.(OL-11)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo) optimistis masih bisa terus bertumbuh meski terdapat tekanan politik dan ekonomi, baik di lingkup nasional maupun global.
AKADEMISI dan pengamat kebijakan publik Undiknas Denpasar, I Nyoman Subanda, mengungkapkan kebijakan untuk mengurangi sampah plastik patut didahului dengan kajian
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved