Pengamat: Figur dan Ketokohan Capres Lebih Berperan dalam Pilpres

PENGAMAT politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr Tunjung Sulaksono SIP MSi menanggapi nama-nama tokoh yang mencuat dan  berpeluang maju dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Ia menilai kemunculan nama-nama tokoh itu wajar karena figur atau ketokohan lebih berperan jika dibandingkan dengan partai politik dalam memenangkan Pilpres. Ia pun menyoroti tiga nama yang diusung oleh Partai NasDem, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Ketiganya bukanlah kader partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu.

"Keduanya bisa dikatakan cukup populer dalam bursa bakal calon presiden," terang dia. Pasalnya, sambung dia, Anies dan Ganjar masih menjabat sebagai kepala daerah di daerah masing-masing.

Anies dan Ganjar saat ini dinilainya telah memiliki investasi dalam dunia politik. Saat menjalankan kepemimpinan, mereka telah menanamkan
pengaruh atau melakukan kampanye.

"Paling tidak jika menjabat dalam satu periode, lima tahun dekat dengan masyarakat sudah merupakan kampanye gratis. Artinya jika kepemimpinannya berhasil, maka simpatisan dari daerah akan datang dengan sendirinya," kata Tunjung.

Pengalaman dalam pemerintahan pada tingkat daerah dengan seluk beluk yang ada sudah cukup untuk menjadi bekal.

Adapun untuk nama Jenderal Andika Perkasa, saat ini, ia masih aktif dalam dunia militer. Dalam aturan, seseorang yang masih aktif di TNI tidak boleh berpolitik, bahkan tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Jika pencalonan Jenderal Andika Perkasa ini benar-benar terjadi, ia harus melepas status kemiliteran.

Baca juga: Pertemuan NasDem-Demokrat Dinilai Sebatas Penjajakan Politik

Namun, jika dilihat dari pengalaman di bidang militer Andika Perkasa memiliki sebuah kelebihan tersendiri. "Perjalanan karier yang panjang dan berpindah-pindah tempat tentu saja memperdalam pengalaman serta pemahaman seorang militer mengenai sebuah daerah," terangnya.

"Sosok dengan latar belakang militer ini juga kerap dikenal sebagai sosok yang tegas. Ketegasan ini dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah keuntungan," lanjut Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY.

Ketiga nama itu, menurut Tunjung, sama-sama memiliki kesempatan untuk benar-benar naik menjadi calon presiden dan wakil presiden pada 2024 mendatang. Mereka memiliki kompetensi dan kapabilitas. Namun, hal ini akan dikembalikan lagi kepada partai politik sebagai kendaraan politik untuk bisa mencalonkan diri.

Berdasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, figur yang ada harus diajukan oleh parpol yang memiliki minimal 20% kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atau 25% suara sah secara nasional agar bisa maju dalam Pilpres.

"Ketokohan tersebut harus didukung dengan adanya partai politik," terang dia.

Tunjung menjelaskan, pemerintah yang terbentuk nantinya adalah pemerintah koalisi dari berbagai parpol. Pencarian mitra koalisi yang tepat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Pilpres ke depannya.

Ia mengatakan, sosok pemimpin yang ideal bagi bangsa ini adalah seseorang yang bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari semua yang telah dilalui. Pada satu sisi, pemimpin harus berorientasi kepada kepentingan rakyat karena Indonesia merupakan negara demokrasi.

"Kesejahteraan rakyat juga harus menjadi perhatian utama presiden," pungkasnya. (S-2)