Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa didakwa menerima suap Rp400 juta. Uang itu dimaksud untuk membantu Direktur Utama PT Vidi Citra Kencana Ivana Kwelju agar perusahaannya mendapatkan proyek.
"Menerima uang seluruhnya berjumlah Rp400.000.000 dari Ivana Kwelju dan Liem Sin Tiong," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiq Ibnugroho dalam surat dakwaan yang dikutip pada Kamis (16/6).
Usai diberikan uang itu, Tagop langsung mengarahkan perusahaan milik Ivana agar bisa memenangkan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buru Selatan pada 2015.
Tagop diyakini membuat skema khusus agar perusahaan Ivana menang dalam lelang tender. "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya," ujar Taufiq.
Modus permintaan suap ini diawali saat Tagop bertemu Liem di rumahnya pada awal 2015. Saat itu, Tagop menjelaskan bakal ada paket pembangunan jalan di Kabupaten Buru Selatan dari pemerintah pusat.
Tagop lantas menawarkan paket itu ke Liem dengan syarat wajib memberikan Rp200 juta. Liem langsung memberikan informasi itu ke Ivana.
Ivana menyanggupi permintaan Tagop dengan memberikan uang Rp200 juta dengan cara transfer pada 11 Februari 2015. Usai menerima uang, Tagop langsung memerintahkan Abdurrahman Soulisa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Buru Selatan dan Ilyas Akbar Wael yang merupakan Ketua Pokja Pelelangan saat itu.
"Untuk memenangkan beberapa rekanan dalam pekerjaan-pekerjaan pembangunan jalan, jembatan, gedung dan lainnya di Kabupaten Buru Selatan, di mana salah satunya adalah perusahaan Ivana Kwelju," tandasnya.
Tagop bersama Ilyas kemudian membuat lelang formalitas yang pemenangnya sudah diatur. Ivana mendapatkan proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole dengan nilai kontrak Rp3,9 miliar karena sudah memberikan Rp200 juta.
Setelah memenangkan proyek, Tagop kembali meminta uang tambahan Rp200 juta ke Ivana pada 23 Desember 2015. Ivana langsung menyanggupi permintaan Tagop dan mentransfer Rp200 juta. Sehingga, total uang yang diterima Tagop dalam perkara ini yakni Rp400 juta.
Atas perbuatannya, Tagop disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-8)
KPK menggiring opini seolah-olah menyita banyak barang dengan membawa koper.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan ketidakpatuhan prosedur dalam penggeledahan rumah Ono Surono.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemanggilan sejumlah pengusaha rokok, dalam kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai.
KPK menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung dan Indramayu. Tokoh Masyarakat Adat Jawa Barat Eka Santosa mmenyatakan keprihatinan.
Usai dilakukannya penggeledahan rumah Ono Surono oleh KPK, ketua DPD PDI Perjuangan yang juga wakil ketua DPRD Jabar, itu enggan berkomentar banyak.
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengkritik Barat soal kemunafikan HAM dan konflik global, tegaskan Malaysia tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Hakim juga menegaskan pentingnya pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, serta martabatnya di mata hukum.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved