Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MASA jabatan kepengurusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) periode 2019-2022, telah berakhir 30 April 2022 lalu.
Namun, ada beberapa hal yang sejatinya menjadi perhatian para notaris bahwa sesuai AD/ART, bila habis periode kepengurusan, maka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan PP INI adalah para Pengurus Wilayah (Pengwil).
"Dengan berakhirnya periode kepengurusan 2019-2022 pada 30 April 2022, seharusnya nahkoda INI diambil alih oleh Pengwil-Pengwil," kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Otty Hari Chandra Ubayani dalam keterangan resminya, Rabu (15/6),
Baca juga : 12 Makanan Khas Riau yang Bisa Kamu Cicipi Saat Wisata Kuliner
"Mereka (Pengwil) yang akan mengadakan agenda-agenda, baik Kongres Luar Biasa (KLB) maupun kongres tiga tahunan. Dengan begitu, pelaksanaannya akan berlangsung lebih fair," jelas Otty.
Sebagaimana diketahui, PP INI akan diadakan Kongres Luar Biasa (KLB) INI di Pekanbaru, Riau, pada pada 15-17 Juni 2022.
Pelaksanaan KLB digabung dengan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (RP3YD) sekaligus Pra-Kongres, dan upgrading.
Baca juga : Harga Cabai Merah di Pekanbaru Mulai Turun, Beras Bertahan Tinggi
Salah satu agenda RP3YD ini adalah menentukan calon-calon Ketua Umum PP INI periode 2022-2025.
"Saya yakin, Pengwil-Pengwil memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menggelar sejumlah agenda INI, utamanya untuk menghasilkan kepengurusan yang baru," yakin Otty.
Dalam berorganisasi, kata Otty, harus punya sikap hati yang bersih dan mengutamakan kepentingan anggota.
Baca juga : Real Count KPU, Anies Kalahkan Prabowo di Kota Pekanbaru
"Intinya, kebersamaan menjadi kata kunci dalam menjalankan organisasi. Harus dihindari upaya-upaya yang tidak sehat, apalagi sampai menabrak aturan yang ada, sehingga melahirkan kegaduhan dan ketidaknyamanan di antara sesama anggota," jelas Otty..
Terkait sistem pemilihan Ketum INI, Otty setuju bila dilaksanakan secara e-voting. "Boleh saja dengan e-voting, tapi harus transparan dan terbuka, di mana sekitar 23.000 anggota INI dapat ikut memilih," cetusnya.
Selain itu, sambungnya, vendor pelaksanaan e-voting harus dari pihak yang netral dan ditender.
Baca juga : Harga Beras di Pekanbaru Tembus Rp17 Ribu Per Kilogram
Setiap tim IT dari tiap Caketum nantinya juga harus diikutsertakan dari awal hingga akhir proses perhitungan agar dapat mengamankan data-data sebelum diumumkan." Jangan dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu," katanya.
Otty mengingatkan Kongres INI pernah memiliki pengalaman kelam, terutama saat diadakan di Makassar tiga tahun silam.
"Kalau mau jadi organisasi yang baik dan bermartabat, segala bentuk kekeliruan dan kemungkinan terjadinya kecurangan harus diminimalisir. Para notaris juga harus kritis dan cermat, sehingga organisasi bisa berjalan smooth," pinta Otty.
Menurut Otty, sebagai pejabat publik, setiap notaris punya tanggung jawab menjadikan perkumpulannya menjadi rumah bersama untuk semua.
"Kongres INI merupakan sarana untuk memperkuat soliditas antar-anggota, bukan jadi ajang memecah-belah dan membuat ketidaknyamanan di rumah besar INI," pungkasnya. (RO/OL-09)
MENTERI Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya bersama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menerima audiensi para konten kreator di Hotel Borobudur
Empat asosiasi perumahan nasional mendukung program tiga juta rumah mendirikan sekretariat bersama bernama Gasperr
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menambah departemen baru, yakni Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum dalam pengumuman terbentuknya Struktur Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029.
Asosiasi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan konsultasi dan pendampingan hukum bagi UMKM.
Bagi travel biro haji dan umrah yang menyalahi aturan serta membuat jemaah merugi, maka pihak Amphuri akan memberi sanksi yang tegas.
Rapat Anggota Tahunan kali ini juga menandai 26 tahun usia AKPI.
Sebagai Ketua Kongres, Deby didampingi Sekjen WOCPM asal Rusia Prof Svetlana Trofimova memimpin berbagai sesi ilmiah, panel diskusi, serta membuka ruang kolaborasi internasional.
KETUA DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menanggapi proses penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang dilakukan KPK
Siti Aniroh Slamet Effendy, mewakili PP Muslimat NU, mengapresiasi kegiatan ini sebagai ruang untuk menciptakan kader-kader andal.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Bintang mengatakan proses Kongres PDIP tahun 2025 nanti sama dengan proses di semua tingkatan. Baik dari pemilihan ketua anak ranting hingga ketua umum partai.
Ketika persaingan global dalam industrialisasi segenap penjuru dunia, pembangunan SDM sangatlah penting untuk menyukseskan cita cita meraih Indonesia Emas 2045 kelak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved