Rabu 15 Juni 2022, 15:33 WIB

KPK Imbau Menteri Anyar Segera Serahkan LHKPN

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Imbau Menteri Anyar Segera Serahkan LHKPN

Dok MGN
Pelantikan Menteri dan Wamen di Istana Negara, Rabu (15/6)

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh menteri dan wakil menteri yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Laporan maksimal tiga bulan setelah pelantikan dilakukan.

"Sebagai pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, KPK mengimbau untuk melaporkan harta kekayaan paling lambat tiga bulan sejak pengangkatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati, Rabu (15/6).

Penyerahan LHKPN wajib dilakukan di awal masa jabatan. Penyerahan LHKPN dari bawahan baru Jokowi itu juga sebagai komitmen antikorupsi.

"LHKPN merupakan wujud komitmen antikorupsi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," tutur Ipi.

Jokowi mengangkat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 64 P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Pada saat yang sama, kepala negara juga melantik Ferry Afriansyah Noor sebagai wakil menteri Ketenagakerjaan, Raja Juli Antoni sebagai wakil menteri ATR dan John Wempi Wetipo sebagai wakil menteri dalam negeri. (OL-8)

Baca Juga

Ist

DPR Setujui Ahmadi Noor Supit sebagai Calon Anggota BPK Terpilih

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 September 2022, 11:07 WIB
Seluruh anggota DPR RI yang hadir menyatakan setuju Ahmadi Noor Supit sebagai calon anggota BPK...
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Mahfud MD Janjikan Reformasi Hukum Berantas Mafia Peradilan

👤 Indriyani Astuti 🕔Selasa 27 September 2022, 11:03 WIB
Menurut Mahfud, Presiden Joko Widodo sangat prihatin dengan peristiwa tertangkapnya Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajad Dimyati oleh...
dok.PPP

Mardiono: PPP Belum Tentukan Rekomendasi Capres-Cawapres, Ada Mekanismenya

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 September 2022, 07:43 WIB
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan bahwa rekomendasi Capres dan Cawapres 2024 memiliki mekanisme...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya