Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Brawijaya (UB) menilai kebijakan penanganan pandemi Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil beri dampak positif.
Hal itu disampaikan Presiden BEM UB Moch Ali Yahfie saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Menyiapkan Ketahanan Infrastruktur Kesehatan Dalam Antisipasi Masa Depan di Universitas Brawijaya, Malang.
Dia menyebut saat ini masyarakat sudah cukup jenuh dengan kondisi dari hadirnya virus Covid 19. Meski demikian hal itu sudah teratasi melalui berbagai kebijakan Jokowi menyoal penanganan pandemi.
"Melihat kondisi di lapangan masyarakat sudah cukup jera dengan Covid 19 ini, ya menurutku di lost-in dulu tapi dengan tanda kutip imun dari setiap masyarakat ditanggung," ujar Ali Yahfie.
Lebih lanjut dia mengatakan, keberhasilan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi patut mendapatkan apresiasi. Sehingga nantinya diharapkan dapat terus menghasilkan banyak kebermanfaatan bagi masyarakat.
Meski dikatakan berhasil, Ali Yahfie menilai, dalam pelaksanaan penanganan pandemi diperlukan keseriusan yang lebih matang. Karena dengan begitu dapat menjadi bekal untuk kebijakan kesehatan di masa depan.
"Berhasil atau tidak itu subjektif kalau menurutku berhasil tapi kurang optimal. Dilihat dari kebijakan awal pandemi," ujarnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di area terbuka. Kebijakan itu diambil seiring dengan kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang kian hari semakin terkendali.
Terpisah, Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mengatakan risiko penularan COVID-19 di Indonesia saat ini sudah sangat rendah jika dibandingkan dengan situasi di beberapa negara lain.
"Data Indonesia dibandingkan dengan data luar negeri, Indonesia amat sangat bagus. Indonesia rangking dunia nomor 40 lebih, rumah sakitnya sepi, positivity rate rendah banget di bawah 3 persen, yang divaksinasi semakin banyak," kata Zubairi sembari mengimbau masyarakat untuk tidak jumawa dan tetap berhati-hati. (Ant/OL-8)
Produk nugget ini merupakan modifikasi dari nugget konvensional, diperkaya dengan wortel sebagai sumber vitamin A dan serat, serta menggunakan daging lele yang tinggi protein
Universitas Brawijaya membuat terobosan riset guna memotivasi publik bisa semakin berminat dalam wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat.
UNIVERSITAS Brawijaya (UB), Kota Malang, Jawa Timur, mendorong mahasiswa responsif melaporkan kepada kampus ketika terjadi pelecehan seksual dan perundungan.
UNIT Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, masih menyelidiki kasus dugaan kekerasan seksual.
Universitas Brawijaya melakukan penyelidikan internal terhadap dugaan kasus pelecehan seksual pada mahasiswi saat mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PK2MABA) 2024.
GURU Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (UB), Prof Wardana mengungkapkan bahwa riset penggunaan etanol sebagai campuran BBM sudah dimulai UB sejak tahun 1980-an.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved