Presiden Sentil Tiga Kementerian Karena Ego Sektoral

Presiden Joko Widodo menyesalkan sikap sejumlah kementerian/lembaga yang masih mendekap erat ego sektoral dalam menjalankan tugas di lapangan.

Tradisi buruk yang terus dijaga itu lantas menimbulkan sejumlah persoalan serius, seperti banyaknya lahan yang tidak kunjung tersertifikasi di daerah-daerah, terutama di pulau-pulau kecil di Tanah Air.

Kepala negara pun mencontohkan Suku Bajo yang sebagian besar menggantungkan hidup di pesisir dan di atas perairan. Mereka tidak kunjung memperoleh sertifikat lahan lantaran tidak adanya komunikasi yang baik antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ini ternyata ributnya antarkementerian," ujar Jokowi dalam Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6).

"Tidak bisa ini diberikan, Pak, karena ini haknya KKP," ucap kepala negara menirukan alasan yang disampaikan Kementerian ATR.

"Tidak bisa, Pak. Ini adalah kawasan hutan lindung karena ada koral, terumbu karang, itu hak kami," sambung Jokowi mencontohkan argumentasi KLHK.

Sejak dulu, masalah yang terjadi hanya berkutat di sekitar itu. Kementerian/lembaga yang seharusnya jalan beriringan demi mempercepat program, malah berseteru atas nama ego sektoral.

Belum lagi, lanjut Jokowi, adanya perselisihan yang kerap terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Ini kalau diterus-teruskan, tidak akan rampung persoalan negara ini. Masalahnya kelihatan, solusinya juga kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral. Itulah persoalan kita," ucap mantan wali kota Solo itu.

Tidak hanya dalam penerbitan sertifikat tanah, masalah ego sektoral juga seringkali menghambat percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol.

Dulu, proyek-proyek jalan bebas hambatan bisa berhetni belasan bahkan puluhan karena kendala pembebasan lahan.

"Karena apa? Karena tidak komunikasi antara BPN dan daerah, antara BPN dan Kementerian PU-pera. Ada yang berhenti 20 tahun, ada yang 10 tahun. Sampai saya harus ke lapangan. Ini perosalan apa kok nggak rampung-rampung? Ternyata karena kita sendiri. Lucu banget kita ini," tutur Jokowi.

Ia pun memberi peringatan terakhir kepada seluruh pejabat baik di pusat maupun di daerah untuk saling terbuka, bisa bekerja sama dan bersinergi dengan baik. Presiden menegaskan tidak mau lagi mendengar adanya keributan antarkementerian/lembaga dan pemda dalam menjalankan program prioritas nasional.

"Saya tidak bisa lagi memberi toleransi terjadinya kerugian negara, kerugian masyarakat akibat ego sektoral. Itu sudah stop, cukup!" tegasnya. (OL-12)