Tantangan Pemilu 2024, Manajemen Logistik dan Sengketa Kasus

KETUA DPR Puan Maharani mengatakan, DPR, KPU, dan pemerintah telah menyepakati durasi masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari, dengan anggaran pemilu sebesar Rp 76,6 triliun rupiah. Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai sesuai jadwal yaitu pada 14 Juni 2022.

Sebelumnya, saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, KPU dan Presiden menyebutkan waktu kampanye selama 90 hari. Namun berubah saat dibawa dalam pembahasan dengan DPR. “Sebetulnya memang persoalan kampanye ini menjadi sesuatu krusial karena mempengaruhi tahapan pemilu yang lain. Dan yang paling fundamental adalah manajemen logistik pemilu,” kata peneliti Perludem Fadil Ramadhanil hari ini (7/6).

Dalam 75 hari masa kampanye sama dengan 75 hari persiapan logistik yang harus dilakukan oleh KPU. Waktu yang singkat terutama dalam hal validasi dan penyebarluasan surat suara. Validasi juga belum bisa dilakukan jika masih ada sengketa.

“Apalagi nanti validasi masih menunggu  proses pencetakan atau proses sengketa pencalonan yang potensial juga akan terjadi. Kalau belum selesai penetapan pencalonan baik Pilpres, Pileg, surat suara belum bisa dicetak, ini menurut saya sangat mengkhawatirkan.” tambah Fadil.

Selain masalah sengketa, Fadli juga menyoroti singkatnya waktu kampanye, rentan dengan penyalahgunaan dana kampanye. “ Yang penting dalam kampanye transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Saya khawatir, jangan-jangan mempersingkat kampanye punya potensi ada end cheating, untuk kemudian menghindari pertanggungjawaban,” kata Fadil.

Mengenai masalah sengketa, Bawaslu, kata Fadli, akan memiliki pekerjaan besar namun harus selesai dalam waktu pendek. “ Karena ini akan membuat waktu penyelesaian sengketa akan mepet sekali. Kalau kemudian penyelesaian waktu sengketa itu miss dari yang telah ditentukan, ini kan akan berpengaruh pada tahapan lain,” terang Fadil.

Baca juga: Wapres: Ancaman Terhadap Ketahanan Nasional Masih Ada

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya terus memperkuat sumber daya dan juga infrastruktur untuk menjamin proses sidang sengketa berjalan memuaskan,  “Pemilu kedepan banyak hubungan dengan kesiapan SDM, anggaran sudah mencukupi, tinggal kita cari mix bagaimana pelatihan-nya. Karena ada kebutuhan untuk melatih secara continue dan lebih lama dari dulu, ada peningkatan proses sidang sengketa di kami. Sehingga  bisa memenuhi kepuasan atau standard persidangan dan putusan,” kata Bagja saat berbincang hari ini.

Dia mencontohkan, ada pelatihan dengan hakim PTUN, dalam memahami konteks pemilu dan juga konsep peradilan PTUN yang dilakukan bersama oleh Hakim PTUN dan Bawaslu kabupaten kota. Bawaslu juga akan memperkuat infrastruktur teknologi untuk ketersediaan video conference.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta Bawaslu untuk  memeriksa sengketa pemilu tidak tumpang tindih dengan apa yang menjadi pembahasan sengketa antara MA dan MK.  “Sengketa proses, di kami diperkuat sehingga kemudian proses-proses lebih tepat, hakim PTUN memahami sengketa proses yang ada di Bawaslu,” tambah Bagja.

Saat ini Bawaslu tengah menyiapkan, peraturan hukum Bawaslu yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan dan juga penguatan-penguatan masalah seleksi Bawaslu sub provinsi. Perubahan (struktur, organisasi, dan tata kerja) SOTK, agar selaras baik komisioner di pusat maupun dengan anggota di daerah. Kemudian pada akhir tahun Bawaslu akan menyelenggarakan seleksi Panwascam (Panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) untuk Pemilu 2024. (OL-4)