Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) tengah mempertimbangkan opsi untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Adapun KIB terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
"Ya, kita pertimbangkan juga (untuk bergabung)," ungkap Juru Bicara PKS Muhammad Kholid dalam diskusi virtual, Sabtu (4/6).
Kholid mengatakan pihaknya tetap berkomunikasi dengan partai politik (parpol) yang bergabung dalam KIB. Namun, tidak dipungkiri bahwa PKS juga tengah menjalin komunikasi dengan parpol lain.
Baca juga: Jelang Pilpres, KIB Mulai Matangkan Arah Koalisi
"Kita lihat lah, waktu akan membuktikan. Tentunya pertimbangan masyarakat dan kader sangat penting (untuk arah koalisi)," imbuh Kholid.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyatakan pihaknya atau KIB terbuka untuk menggaet parpol lain. Sebab, poros itu dibangun untuk menjaring dukungan seluas-luasnya dalam Pemilu 2024.
"Ya kita terbuka dengan siapapun lah di luar yang tiga sudah bergabung. Kita masih bisa mengajak Pak Kholid barangkali mau bersama-sama," pungkas Baidowi.(OL-11)
Sebagai anggota terbaru koalisi, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia membawa keahlian kelas dunia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan perlu secara serius mengatur mekanisme dan batasan koalisi partai politik.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved