Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
TIGA partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar, PPP dan PAN, mulai mematangkan arah koalisi hadapi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan dalam waktu dekat anggota KIB akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman antarpartai.
"Tanggal 4 besok kita buat acara halalbihalal, sekaligus silaturhami nasional. Penandatanganan semacam MOU antara ketiga partai ini," ungkap Doli di Kompleks Parlemen, Kamis (2/6).
Baca juga: Prabowo Dinilai Paling Siap Maju Pilpres 2024
Doli menjelaskan pendandanganan nota kesepahaman terkait dengan arah penentuan paket pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yang akan diusung oleh KIB.
Meski mengutamakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto sebagai capres yang akan diusung, namun Doli mengakui bahwa Golkar tidak bisa maju sendirian untuk mengusung Airlangga.
"Agenda-agendanya apa, termasuk agenda pada saat membicarakan paslon capres-cawapres. Sampai hari ini, saya katakan lagi, bahwa Golkar capresnya adalah Pak Airlangga Hartarto," imbuhnya.
Baca juga: KPU Alokasikan Rp14 Triliun Jika Pilpres 2024 Dua Putaran
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut pembentukan KIB tidak memiliki korelasi dengan pemerintah. Menurut Praktikno, KIB murni keputusan internal partai politik yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Presiden Jokowi.
"Kalau urusan parpol ya urusan parpol lah. Kita enggak ikut campur, ini urusan partai politik," jelas Pratikno.
Pratikno menilai setiap parpol berhak mengadakan pertemuan politik di luar agenda pemerintahan. Pemerintah tidak bisa mencampuri ranah internal parpol dalam membentuk sebuah koalisi.(OL-11)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved