Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
TIGA partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar, PPP dan PAN, mulai mematangkan arah koalisi hadapi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan dalam waktu dekat anggota KIB akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman antarpartai.
"Tanggal 4 besok kita buat acara halalbihalal, sekaligus silaturhami nasional. Penandatanganan semacam MOU antara ketiga partai ini," ungkap Doli di Kompleks Parlemen, Kamis (2/6).
Baca juga: Prabowo Dinilai Paling Siap Maju Pilpres 2024
Doli menjelaskan pendandanganan nota kesepahaman terkait dengan arah penentuan paket pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yang akan diusung oleh KIB.
Meski mengutamakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto sebagai capres yang akan diusung, namun Doli mengakui bahwa Golkar tidak bisa maju sendirian untuk mengusung Airlangga.
"Agenda-agendanya apa, termasuk agenda pada saat membicarakan paslon capres-cawapres. Sampai hari ini, saya katakan lagi, bahwa Golkar capresnya adalah Pak Airlangga Hartarto," imbuhnya.
Baca juga: KPU Alokasikan Rp14 Triliun Jika Pilpres 2024 Dua Putaran
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut pembentukan KIB tidak memiliki korelasi dengan pemerintah. Menurut Praktikno, KIB murni keputusan internal partai politik yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Presiden Jokowi.
"Kalau urusan parpol ya urusan parpol lah. Kita enggak ikut campur, ini urusan partai politik," jelas Pratikno.
Pratikno menilai setiap parpol berhak mengadakan pertemuan politik di luar agenda pemerintahan. Pemerintah tidak bisa mencampuri ranah internal parpol dalam membentuk sebuah koalisi.(OL-11)
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Jaksa meminta Mahkamah Agung Brasil memvonis mantan presiden Jair Bolsonaro bersalah dalam dugaan rencana kudeta Pemilu 2022.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved