Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo merespons kritik politikus senior PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan soal ambisi maju calon presiden (Capres). Ganjar mengatakan, kritik tersebut adalah vitamin baginya.
"Ya ndak apa-apa, kritik dari kolega itu buat saya adalah vitamin untuk memperbaiki dan koreksi," imbuhnya di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis (2/6/2022).
Ganjar mengatakan, dirinya fokus untuk menyelesaikan persoalan di Jateng. Salah satunya terkait harga dan ketersediaan minyak goreng.
"Ya menghormati lah, urusannya kan urusan soal capres. Kalau capres itu PDI sudah jelas, itu urusannya ketua umum, urusannya Bu Mega. Lah saya gawe (kerja) urusin minyak goreng dulu," tuturnya.
Di samping itu, Ganjar mengaku menghormati kritik yang disampaikan kepadanya itu. Ganjar mangatakan, hal tersebut adalah cara kawan mengingatkan sahabatnya.
"Dia sahabat saya kok, dia kritiknya menurut saya cara dia mengingatkan seorang kawan. Ya menjadi koreksi kita. untuk kita perbaiki," imbuhnya.
Sebelumnya, Trimedya memberikan respons Ganjar yang selalu masuk tiga besar dalam sejumlah survei calon presiden (capres). Dia menyebut pintar meraih popularitas sebagai capres. (OL-13)
Baca Juga: Ganjar Tegaskan Capres Urusan Ketum PDIP
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved