Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tegas mengatakan jika penetapan calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan adalah hak preogratif Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri.
Hal itu disampaikan Ganjar saat menanggapi pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan yang menyebutnya kemlinthi, terlalu berambisi menjadi capres dan tak menghargai Megawati Soekarnoputri.
"Saya menghormati lah. Itu kan urusan copras capres to itu. Capres itu di PDIP sudah jelas, itu urusannya ketua umum. Urusannya Bu Mega," kata Ganjar, di kantornya, Kamis (2/6).
Ganjar menegaskan, dirinya hanya fokus melaksanakan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah. Banyak persoalan yang harus segera ia selesaikan. "Saya tak nyambut gawe (bekerja) ngurusi rob, ngurusi minyak goreng dulu," tegasnya.
Disinggung terkait kritik pedas Trimedya yang menyebutnya tak memiliki prestasi selama dua periode menjabat gubernur Jateng, Ganjar menanggapi santai. Ia bahkan mengatakan bahwa kritik dari Trimedya jadi vitamin buatnya.
"Ya ndak papa (disebut tidak berprestasi). Kalau kritik dari kolega buat saya itu vitamin untuk memperbaiki dan koreksi," jelasnya.
Ganjar bahkan menyebut Trimedya adalah sahabat dekatnya. Menurut Ganjar, Trimedya hanya ingin mengingatkan sebagai seorang sahabat.
"Beliau sahabat saya, jadi kritiknya bagian dari cara dia mengingatkan seorang kawan. Ya menjadi koreksi kita untuk kita perbaiki," tegasnya.
Ganjar juga tidak menanggapi serius spekulasi-spekulasi yang beredar di lapangan. Termasuk ketika ada isu bahwa PPP akan menampung Ganjar jika tak dicalonkan dari PDIP. "Halah, aku ki PDI Perjuangan," tegas Ganjar. (OL-13)
Baca Juga: Dituduh Pelacur, Veronika Dianiaya dan Disekap Dua Hari di Apartemen
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved